WahanaNews.co | Ketegangan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang bakal
digelar pada 2024 tampaknya sudah mulai terjadi.
Muncul dugaan
terkait
berbagai manuver politik yang bakal dilakukan orang-orang di sekitar Presiden Joko
Widodo (Jokowi) sendiri, termasuk
dari
para pembantunya di kabinet.
Baca Juga:
Selama Persiapan Pilpres 2024 Prabowo Ungkap Peran Besar Jokowi
Oleh karena itu, politikus PDI Perjuangan (PDIP), Darmadi Durianto, meminta Presiden Jokowi mencopot menteri yang sudah mulai manuver untuk
kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ia meminta Presiden
Jokowi berhati-hati dengan manuver-manuver politik para menteri di Kabinet
Indonesia Maju. Pasalnya, dalam satu tahun pemerintah Jokowi, diduga sudah
terlihat adanya permainan dari para pembantu presiden.
"Jangan lengah," kata Darmadi.
Baca Juga:
Pengamat Ungkap Alasan Jokowi Tak Copot Menteri PDIP
"Tidak tertutup kemungkinan ada manuver-manuver politik dari
beberapa pembantu Jokowi demi kepentingan jangka panjang (Pilpres),"
tambahnya pada wartawan, Sabtu (24/10/2020).
Kendati tidak menyebutkan menteri mana saja yang dianggapnya
bermanuver, ia menyarankan Jokowi segera mencari sosok pengganti para menteri
tersebut.
"Sudah harus siapkan nama-nama pengganti menteri yang
dianggap tidak loyal. Lebih
baik diganti ketimbang menggerogoti dari dalam, bahkan bisa menelikung dengan cara mengambil alih
kekuasaan di tengah jalan. Hati-hati kudeta merangkak. Ingat sejarah,"
kata dia.
Untuk itu, Darmadi menyarankan Jokowi untuk melakuan evaluasi
kepada para pembantunya di kabinet.
"Per
tiga bulan bila perlu mesti ada review secara ketat. Review diperlukan sebagai upaya mengidentifikasi
adanya kepentingan-kepentingan yang diam-diam menyelinap ke istana tanpa diketahui
Pak Presiden.
Jangan menunggu sesuatu terjadi,
tapi kita harus waspada dan antisipasi," kata Darmadi.
Anggota DPR dapil Jakarta ini pun memprediksi bahwa loyalitas para
pembantu Jokowi akan terlihat di pertengahan
periode kedua nanti.
"Apakah masih loyal atau tidak, nanti di pertengahan jalan
(dua tahun setengah pemerintahan) akan kelihatan.
Karena
di fase itu patut diduga sudah tidak lagi memikirkan kepentingan kabinet dan
program-program yang digariskan Pak
Presiden,
tapi mereka akan lebih mengedepankan kepentingan mereka," tegas Darmadi. [dhn]