WahanaNews.co, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya, Irjen Karyoto, disebutkan telah memberikan arahan kepada Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, untuk membuat laporan pemerasan oleh Firli Bahuri.
Arahan ini diduga muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka dalam dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.
Baca Juga:
Soal Pimpinan Baru KPK: Pakar Hukum Nilai Independensi KPK Terancam
Informasi ini tercatat dalam berkas dokumen yang diajukan oleh Firli Bahuri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto, menyatakan bahwa Firli Bahuri mengajukan gugatan praeradilan terhadap Kapolda Metro Jaya, Karyoto.
"Pada hari Jumat, 24 November 2023, ke paniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan pidana telah menerima praperadilan permohonan atas nama Firli Bahuri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ungkap Djuyamto, melansir Tempo, Senin (27/11/2023).
Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa Syahrul Yasin Limpo mengajukan pengaduan masyarakat (Dumas) ke KPK berkenaan dengan rekomendasi yang diberikan oleh Irjen Karyoto pada tanggal 12 Agustus 2023, setelah kasus Syahrul Yasin Limpo diadili pada tanggal 13 Juni 2023.
Baca Juga:
Didominasi Penegak Hukum, MAKI: Pimpinan Baru KPK Tak Mewakili Masyarakat dan Perempuan
"Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Pemohon dari berbagai sumber, upaya dari saksi Syahrul Yasin Limpo dalam membuat dan/atau menyuruh seseorang untuk membuat Pengaduan Masyarakat (Dumas) tersebut, setelah mendapat masukan dan petunjuk dari Irjen. Pol. Karyoto yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya," demikian yang tercantum berkas praperadilan Firli Bahuri.
Sebelumnya, kasus ini bermula dari adanya serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh KPK di Kementerian Pertanian yang berujung dengan ditetapkannya Menteri Pertanian saat itu Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka.
Penyidikan yang dilakukan oleh KPK tersebut, khususnya terhadap Syahrul Yasin Limpo bermula dari adanya laporan masyarakat pada sekitar 2022.
