WahanaNews.co, Jakarta - Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut reshuffle atau perombakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) menjadi kesempatan Presiden Joko Widodo untuk mengontrol orang-orang di Pemerintahan Prabowo Subianto.
"Kami anggap bahwa ini merupakan suatu peristiwa politik dan menjadi event atau kesempatan dari Pak Jokowi untuk mengkonsolidir kekuasaannya, kekuatannya dalam rangka mengontrol orang-orangnya pada pemerintahan yang akan datang," kata Djarot dalam konferensi pers di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8) melansir CNN Indonesia.
Baca Juga:
Anggaran PUPR Cs Dibabat di Tahun I Prabowo, Sri Mulyani Ungkap Alasannya
Djarot pun mempertanyakan alasan perombakan Menkumham dilakukan di menit-menit akhir jelang transisi pemerintahan ke Prabowo Subianto.
Ia menyebut kemungkinan Yasonna ditegur Jokowi karena tidak meminta persetujuan atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP PDIP beberapa waktu lalu.
"Karena pengesahan kepengurusan partai harus melalui Kemenkumham," ujarnya.
Baca Juga:
Jokowi Lantik 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019-2024
"Apakah Pak Yasonna diberhentikan karena sebagai kader partai, beliau kemarin mengikuti acara deklarasi di Medan yaitu deklarasi untuk mencalonkan Edy Rahmayadi," imbuh Djarot.
Djarot menyebut pengambilan keputusan strategis itu akan menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya.
"Oleh karena itu kita juga mempertanyakan apakah reshuffle kabinet itu juga hasil dari Pak Jokowi dengan presiden terpilih yaitu Pak Prabowo?" tanya Djarot.
Sebab, kata dia, Prabowo tidak terlihat menghadiri acara pelantikan di Istana Negara Jakarta pagi tadi.
Duga reshuffle Menkumham agar Golkar dan PKB bisa dikendalikan Jokowi
Lebih lanjut, Djarot menduga penggantian Menkumham dilakukan agar Partai Golkar dan PKB berada di bawah kendali Jokowi.
Hal itu lantaran Kemenkumhan memiliki wewenang untuk mengesahkan susunan kepengurusan partai politik di tingkat pusat.
"(Jokowi) mengontrol ya. Karena sebelum 20 Oktober hampir semua partai mengadakan pemilihan kepengurusan tingkat pusat. Ada Muktamar, Munas, Nasdem juga, PAN juga. Artinya, kami menduga pasti ada kaitannya dengan persoalan seperti itu," kata Djarot.
Presiden Jokowi melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8).
Selain jajaran menteri dan wakilnya, Jokowi juga mengangkat sejumlah kepala lembaga baru, termasuk lembaga yang baru dibentuk yaitu Badan Gizi Nasional.
Mereka yakni, Menkumham Supratman Andi Agtas mengganti Yasonna dari PDIP. Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani menggantikan Bahlil Lahadalia, keduanya dari tim pemenangan Prabowo. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggantikan Arifin Tasrif, profesional.
Lalu ada Wamenkominfo Angga Raka Prabowo, orang dekat Prabowo yang mengisi posisi baru. Kepala BPOM Taruna Ikrar menggantikan Rizka Andalusia. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebagai lembaga baru yang dibentuk Presiden.
Terakhir, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Dia sebelumnya masuk dalam jajaran juru bicara TKN Prabowo-Gibran.
[Redakatur: Alpredo Gultom]
