WahanaNews.co | Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara berinisial YI (43) resmi jadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan rumah dhuafa atau rumah fakir miskin tahun anggaran 2021.
YI selain kepala Baitul Mal, ia juga merangkap sebagai pengarah tim pelaksana. Kemudian, empat tersangka lainnya, masing-masing yaitu koordinator tim pelaksana berinisial Z (39) lalu Kepala Sekretariat Baitul Mal ZZ (46).
Baca Juga:
Wapres Dorong Zakat sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan
Jaksa juga menetapkan PPTK dalam proyek itu berinisial M (49) dan ketua tim pelaksana RS (36) sebagai tersangka.
"Tim Jaksa Penyidik Kejari Aceh Utara sudah menetapkan lima orang tersangka terkait dugaan korupsi pembangunan rumah fakir dan rumah miskin pada Sekretariat Baitul Mal," kata Kasi Intelijen Kejari Aceh Utara, Arif Kadarman, Rabu (3/8).
Dugaan tindak pidana korupsi itu berawal saat adanya proyek pembangunan 251 unit rumah dhuafa yang tersebar di berbagai kecamatan di Aceh Utara melalui Sekretariat Baitul Mal setempat dengan anggaran Rp 11,2 miliar.
Baca Juga:
YBM PLN Gelar Program Khitanan Sehat, Tema "Muharram Berbagi Untuk Generasi Berprestasi"
Anggaran tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah dan diambil dari dana zakat.
"Pekerjaan itu dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp11, 2 miliar, yang bersumber dari PAD khusus Kabupaten Aceh Utara yang diambil dari dana zakat," kata Arif.
Pekerjaan awalnya dimulai pada Agustus 2021 dengan jangka waktu pengerjaan selama 120 hari kalender, dan sampai dengan saat ini sebagian besar pembangunan rumah tersebut belum selesai 100 persen.
Hanya saja hingga saat ini, kata dia, para tersangka belum dilakukan penahanan.
"Kami masih menunggu arahan selanjutnya, yang jelas sudah ada penetapan tersangkanya dalam kasus ini," ucap Arif.
Adapun kelima tersangka akan dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [rsy]
