WahanaNews.co | Usman Kansong selaku Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia mencurigai ada motif delegitimasi terkait dibobolnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 oleh hacker.
"Kominfo juga sudah berkoordinasi dengan BSSN, Polri, dan KPU agar bagaimana kita menghindari agar hal ini tidak terjadi lagi di masa depan baik terkait penyelenggaraan Pemilu maupun dengan penyelenggaraan sistem elektronik lainnya," kata Usman dalam sesi doorstop konferensi pers terkait 'Pemilu damai dan Launching Pemilupedia' di Press Room Kantor Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (4/12/2023).
Baca Juga:
PDN Cikarang, Kominfo Targetkan Aktif Awal 2025 Akui Efek PDNS 2
Sebagaimana diketahui sebelumnya, situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), kpu.go.id, kembali menjadi sasaran serangan siber oleh peretas atau hacker.
Peretas dengan nama anonim ‘Jimbo’ mengklaim telah berhasil mendapatkan sekitar 204 juta data pemilih tetap (DPT) dari situs penyelenggara pemilu itu dan diunggah dalam BreachForums tempat yang biasa digunakan untuk menjual hasil peretasan.
Jimbo membagikan 500 ribu data sampel yang berhasil didapatkannya dari situs KPU beserta menyertakan beberapa tangkapan layar dari website cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan.
Baca Juga:
Realisasi Anggaran PDN Kominfo Capai Rp 700 Miliar dari Dana APBN
Dari data yang diretas Jimbo, ada beberapa data pribadi yang cukup penting yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), dan Nomor KTP berisi nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri.
Data pribadi lainnya seperti nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten serta TPS juga turut dibobol oleh Jimbo.
[Redaktur: Zahara Sitio]
