WahanaNews.co | Sikap tegas dan konsistensi Forum Mahasiswa Peduli Bangsa (FMPB) dalam menyuarakan dugaan korupsi dan gratifikasi modus sedekah rutin di jajaran Pemerintahan Kabupaten Asahan menuai titik terang.
Usai dilaporkan secara resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai indikasi dugaan KKN diduga dilakukan Bupati Asahan H. Surya, B.Sc dan Camat dipastikan akan diusut tuntas.
Baca Juga:
Soal Pimpinan Baru KPK: Pakar Hukum Nilai Independensi KPK Terancam
Hal tersebut disampaikan Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK kepada Ketua Umum FMPB M Ritonga bahwa dugaan KKN Bantuan Sosial (Bansos), pengadaan barang dan jasa, serta dugaan gratifikasi atau pungli dengan modus sedekah rutin untuk segera melengkapi sejumlah data yang berkaitan.
"Jadi tuntutan kita jelas, bahwa KPK harus melakukan investigas ke wilayah Kabupaten Asahan, melakukan pemeriksaan keuangan melalui PPATK, serta menyadap alat komunikasi selular bupati, beserta sejumlah pejabat diduga anak main Bupati Asahan H. Surya, B.Sc," ujar M Ritonga kepada media di Jakarta, Jumat (29/12/2023) malam.
Dipaparkan Ketua Umum FMPB M Ritonga, beberapa alat bukti yang dimintakan KPK sudah diberikan.
Baca Juga:
Didominasi Penegak Hukum, MAKI: Pimpinan Baru KPK Tak Mewakili Masyarakat dan Perempuan
Mulai dari data dugaan gratifikasi seperti percakapan dalam grup maupun percakapan pribadi oknum camat, daftar penerima bansos atau dana hibah fiktif serta sejumlah dugaan korupsi pembangunan diduga mark-up, mangkrak serta menjadi temuan BPK RI.
"Kelengkapan data nomor selular sejumlah pejabat yang diduga terlibat serta menjadi anak main bupati atau tukang pikul sudah diserahkan, tinggal beberapa pejabat eselon, seperti camat, kabid dan beberapa kepala OPD saja belum diberikan lampiran daftar namanya," tegasnya.
M Ritonga juga menegaskan bahwa, konsistensi menyuarakan dugaan KKN dan indikasi gratifikasi di Pemkab Asahan ini diawal hingga saat ini begitu berat dan beresiko.
