"Melepaskan tanggungjawab dapat dinilai perbuatan melawan hukum oleh penguasa," ujar Chandra.
Chandra juga memandang kebijakan Pemerintah yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri seperti tanggungjawab atas rakyat ini akan memicu kenaikan produk lain hingga biaya produksi akan ikut naik.
Baca Juga:
Pemerintah Pastikan Pasokan BBM, LPG hingga Listrik Aman dan Lancar Selama Idulfitri 2025
Lalu setiap kenaikan harga BBM menjadikan harga bahan utama akan ikut terdongkrak naik.
"Belum lagi bahan penolong atau pendukung, secara cepat atau lambat pasti akan ikut naik," sebut Chandra.
Atas dasar itu, LBH Pelita Umat siap mendukung bila ada rakyat terdampak kebijakan tersebut yang ingin menempuh langkah hukum.
Baca Juga:
Desa Sidorekso Kudus Percontohan Pengolahan Sampah Plastik Jadi BBM
"Bahwa bagi masyarakat yang terdampak atas kenaikan BBM, saya bersedia mendampingi masyarakat untuk melakukan perlawanan hukum kepada Pemerintah termasuk namun tidak terbatas di pengadilan," ucap Chandra.
Diketahui, Pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM bersubsidi mulai Sabtu (3/9/2022). [rsy]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
