WahanaNews.co | Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan memaparkan, berdasarkan hasil survei lembaganya dari sisi sebaran wilayah, ternyata Maluku dan Papua mendukung isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga 2027.
Sementara dari sisi partai politik, terlihat Partai Nasdem terpecah dua, antara yang mendukung dan menolak isu tersebut.
Baca Juga:
Setelah Dilantik, Wabup Toba Audi Murphy Sitorus Bakal Ikuti Retret di Magelang
“Dari segi wilayah, hanya Maluku dan Papua yang menerima isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027. Sedangkan wilayah lainnya menyatakan penolakan,” kata Djayadi Hanan saat menyampaikan rilis secara virtual, Kamis (3/3/2022).
Berdasarkan hasil survei, Djayadi membeberkan, di wilayah Maluku-Papua, masyarakat yang menyatakan dukungan perpanjangan masa jabatan presiden karena pandemi belum berakhir mencapai 59,2%.
Kemudian yang menyatakan dukungan dikarenakan alasan pemulihan ekonomi ada sebanyak 60,5% dan dukungan dengan alasan memastikan pembangunan ibu kota negara (IKN) berjalan dengan baik mencapai 54%.
Baca Juga:
Bupati Dan Wabup Deli Serdang Resmi Dilantik Presiden RI Prabowo Subianto
Sementara wilayah seperti Sumatera, Benten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi, rata-rata menyatakan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan apapun.
“Apapun alasannya, sesuai konstitusi Presiden Jokowi harus mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2024 menurut hampir setiap basis demografi warga, kecuali di wilayah Maluku-Papua,” ujar Djayadi Hanan.
Kemudian, lanjut Djayadi, bila dilihat dari basis pemilu 2019, para pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin mayoritas menolak perpanjangan masa jabatan presiden dengan angka 58,8%. Angka penolakan jauh lebih tinggi dari basis pemilih Prabowo-Sandi yang mencapai 86,9%.
