Lurah Pancoran Mas Kota Depok Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Prokes Hajatan

Manahan Hutagalung - Polhukam

Selasa, 6 Juli 2021 - 18:49 WIB

Ikuti Kami di:

WahanaNews.co | Kejaksaan Negeri Depok telah menerima SPDP dari Polres Metro Depok atas nama tersangka "S" yang sempat viral di media sosial terkait dugaan tindak pidana Pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) di acara Hajatan.

Tindakan oknum Lurah tersebut disinyalir telah melanggar pasal 14 Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan atau Pasal 212 KUHP dan atau Pasal 216 KUHP," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sri Kuncoro saat menggelar jumpa pers di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Depok, Selasa (06/07/2021).

Baca Juga:

Sekda Kota Binjai Lantik Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai

Kajari Depok juga menjelaskan bahwa setelah menerima SPDP tersebut, pihaknya akan segera menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk menangani perkara ini. Lalu kemudian setelah SPDP diterima, maka kami akan segera mempelajari dan meneliti kelengkapan berkas formil dan materiilnya.

Kejari Depok juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Depok agar senantiasa mematuhi anjuran pemerintah terkait PPKM untuk melindungi keselamatan masyarakat. Tetap menjaga protokol kesehatan (prokes) dan tidak berkeliaran di luar kumah kecuali yang bersifat darurat guna mengurangi dampak pandemi Covid-19.

Dalam Pasal14 UU No. 14 Tahun 1984tentang Wabah Penyakit Menular disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalamUndang-Undangini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu)tahundan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

Baca Juga:

Wali Kota Jakarta Barat Minta Camat dan Lurah Rajin Turun Temui Masyarakat

Kemudian dalam Pasal 212 KUHP disebutkan "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.

Dan dalam Pasal 216 KUHPdisebutkan bahwabarang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000. (Tio)

Ikuti update berita pilihan dan breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik https://t.me/WahanaNews, lalu join.