WahanaNews.co | PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) (Persero) kembali menjadi sorotan setelah direktur utama perusahaan ANS Kosasih dituding mengelola dana calon presiden (capres) 2024 sebesar Rp300 triliun.
Kali ini muncul Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT Taspen tanpa putusan pengadilan terhadap Eks Karyawan berinisial J yang sudah mengabdi 12 tahun, melalui kuasa hukumnya Ondo A.D Simarmata dari kantor hukum Dear & Co Law Firm membeberkan beberapa prosedur yang melanggar hukum.
Baca Juga:
Pemkab Gorontalo dan PT Taspen Tanam 300 Bibit Pohon di Limboto
"Klien kami di PHK tidak melalui prosedur yang tepat, tidak ada putusan pengadilan yang mendasari surat PHK terhadap klien kami, dan dia juga tidak diikutsertakan dalam perundingan Bipartit dan dipaksa untuk memberikan kuasa Bipartit kepada SEKATA," ujar Ondo kepada WahanaNews.co, Sabtu (4/3/23) di Jakarta.
"Auditor juga tidak memberikan kesempatan kepada klien kami untuk memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil audit, bagaimana dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah ?," tanya Ondo.
"Sehingga kami menyebut ini pemutusan hubungan kerja sepihak. Hak hak klien kami telah dikebiri," sambung Pengurus Pusat BPPH Pemuda Pancasila itu.
Baca Juga:
Kasus Investasi Fiktif Taspen, KPK Dalami Penempatan Reksadana PT IIM
Setelah pihak kuasa hukum J menyampaikan sanggahan atas surat PHK, pihak Legal PT Taspen tidak membantah dan menyatakan benar harus ada putusan pengadilan.
"Setelah kami melakukan Bipartit dengan Legal PT Taspen pada 30 Desember 2022 lalu, kami menegaskan bahwa dalam Undang Undang, PHK tidak mungkin dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan," ujar Ondo.
Hingga perundingan Bipartit antara legal PT Taspen yang diwakili Andi Ryza Fardiansyah dengan Ondo Simarmata dan rekan dari Kantor Hukum Dear & Co menyimpulkan akan mengusut kembali kasus ini.
"Kami berharap agar hak hak klien kami diberikan, silahkan diperiksa kembali orang orang yang terlibat, silahkan dihadirkan karyawan dari kantor cabang penempatan klien kami sebelumnya," ujar Ondo.
"Jika benar ada potensi pidana yang dilakukan klien kami, kami yakin tidak mungkin dia melakukan sendiri. Kami minta semua di gelar dan di usut secara tuntas," sambung Ondo.
Ia juga menjelaskan bahwa hingga saat ini, kliennya tidak menerima dana pesangon dari PT Taspen Rp 1 pun.
Ket Foto: Perundingan Tripartit antara Kuasa Hukum J, Legal PT Taspen dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta oada Rabu (22/2/23).
Pada Rabu (22/2/23) Kuasa Hukum J, Legal PT Taspen dan pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta melakukan perundingan Tripartit.
Perundingan tersebut menyimpulkan Kuasa Hukum J dan Legal PT Taspen sepakat untuk melimpahkan perselisihan ini kepada Mediator Hubungan Industrial di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta karena tidak memperoleh kesempatan saat melakukan Bipartit.
Saat ini kedua belah pihak sedang menunggu jadwal mendiasi dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.
Hingga berita ini ditayangkan, WahanaNews belum berhasil mendapatkan konfirmasi maupun penjelasan resmi dari pihak PT Taspen. [Afs]
