WAHANANEWS.CO, Jakarta - Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai sebesar Rp2,6 miliar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berlangsung di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, pada Sabtu (15/3/2025).
"Uang Rp2,6 miliar," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (16/3/2025).
Baca Juga:
Salah Satu yang Terjaring OTT KPK di OKU Adalah Ketua DPC Hanura
Menurut Fitroh, operasi senyap ini berkaitan dengan dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten OKU.
Sejumlah pihak yang terjaring dalam OTT kini telah dibawa ke Kantor KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Delapan orang yang diamankan dalam operasi ini terdiri dari Nov (Kepala Dinas PUPR OKU), tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan dinas tersebut, tiga anggota DPRD OKU yakni FE (PDIP), FA (Hanura), dan UM (PPP), serta seorang kontraktor yang diduga menjadi pemberi suap.
Baca Juga:
OTT di OKU: KPK Tangkap Kepala PUPR dan Anggota DPRD
Mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Minggu (16/3/2025) pagi sekitar pukul 08.42 WIB dengan menggunakan tujuh mobil Toyota Innova berwarna hitam.
Kendaraan yang membawa mereka langsung diarahkan ke area belakang gedung, tanpa berhenti di lobi utama.
Setibanya di gedung KPK, para pejabat dan pihak terkait yang diamankan dalam OTT ini langsung dibawa ke lantai atas untuk menjalani pemeriksaan intensif.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau masih berstatus saksi dalam kasus ini.
Menurut informasi yang beredar, suap yang diterima diduga berkaitan dengan proyek infrastruktur bernilai miliaran rupiah di lingkungan Dinas PUPR OKU.
Modus yang digunakan disebut-sebut melibatkan pengaturan paket proyek dengan imbalan fee tertentu bagi pejabat daerah dan anggota DPRD.
Sementara itu, masyarakat Kabupaten OKU mengaku terkejut dengan operasi tangkap tangan ini.
Beberapa aktivis antikorupsi setempat menilai bahwa praktik suap dalam proyek infrastruktur di daerah tersebut bukanlah hal baru, namun baru kali ini ada tindakan tegas dari KPK.
Lembaga antirasuah berencana menggelar konferensi pers pada sore hari ini untuk memberikan penjelasan lebih rinci terkait kasus ini, termasuk jumlah tersangka dan modus operandi yang digunakan.
[Redaktur: Rinrin Kaltarina]
