WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya, bukan kepada partai politik pengusung.
Hal ini disampaikan Tito dalam konferensi pers di Akademi Militer, Magelang, Sabtu (22/2/2025), saat menyoroti pentingnya acara orientasi kepala daerah (retreat) yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
Baca Juga:
PDIP Menabuh Gendang Perang, Pengamat: Ini Mempertegas Posisi Sebagai Oposisi
Menurut Tito, orientasi ini bukan demi kepentingan pemerintah pusat, melainkan untuk penguatan tata kelola daerah dan kepentingan masyarakat secara luas.
"Kepala daerah dipilih oleh rakyat, sehingga tanggung jawab utamanya adalah kepada rakyat, bukan partai. Partai hanya menjadi kendaraan politik saat pemilihan," tegasnya.
Tito juga mengkritik ketidakhadiran sejumlah kepala daerah dalam retreat ini dengan berbagai alasan, termasuk kebijakan internal partai.
Baca Juga:
Pramono Anung Ditunjuk PDI-P untuk Komunikasi dengan Kemendagri soal Retreat Kepala Daerah
Menurutnya, ketidakhadiran ini berisiko merugikan kepala daerah itu sendiri, karena mereka kehilangan momentum untuk membangun jejaring dan koordinasi dengan pejabat lainnya.
"Jika mereka tidak hadir, mereka akan kesulitan menjalin hubungan dengan sesama kepala daerah dan pejabat pemerintah lainnya," tambahnya.
Dari total kepala daerah yang diundang, sebanyak 53 orang belum hadir dalam retreat ini. Enam di antaranya telah memberikan alasan, sementara 47 lainnya tidak memberikan kejelasan.
