WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wacana ambang batas parlemen kembali memanas setelah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) justru mengusulkan konsep berbeda yang dinilai lebih efektif untuk memperkuat kinerja DPR.
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menyampaikan gagasan alternatif berupa faction threshold atau ambang batas pembentukan fraksi sebagai pengganti parliamentary threshold.
Baca Juga:
Kediaman Jokowi Diplesetkan di Google Maps, Bestari: Malah Keren!
“PSI justru mengusulkan bukan parliamentary threshold, tapi faction threshold ya.”
Hal itu disampaikan Raja Juli Antoni saat berbicara di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Menurutnya, efektivitas parlemen sebenarnya lebih tepat diukur dari syarat pembentukan fraksi di DPR daripada ambang batas suara partai untuk bisa masuk parlemen.
Baca Juga:
Rakernas PSI Tetapkan Jokowi sebagai Figur Utama Pengerek Elektoral
“Jadi kalau dikatakan bahwa PT itu adalah untuk efektivitas, sebenarnya untuk efektivitas parlemen itu lebih baik menggunakan faction threshold.”
Ia menjelaskan bahwa konsep tersebut dapat mengatur batas minimal kekuatan politik yang diperlukan untuk membentuk satu fraksi di DPR.
“Jadi artinya, berapa partai yang, taruhlah misalkan ya, untuk membentuk sebuah fraksi itu diminta minimum 7 persen atau bahkan 10 persen.”
Raja Juli menilai mekanisme ini akan mendorong partai-partai yang tidak mencapai ambang batas tersebut untuk berkoalisi atau bergabung membentuk fraksi bersama di parlemen.
“Nah, nanti dengan sendirinya partai-partai yang tidak sampai 7 atau 10 persen itu dapat bergabung membentuk fraksi.”
Menurutnya, skema tersebut juga berpotensi mendorong konsolidasi politik yang lebih sehat karena partai-partai akan cenderung berkumpul berdasarkan kedekatan ideologi.
Ia menilai proses itu pada akhirnya dapat menghasilkan penyederhanaan sistem kepartaian secara alami tanpa harus memaksakan pengurangan jumlah partai melalui parliamentary threshold.
“Jadi lama-lama justru akan terjadi penyederhanaan secara natural, dan itu jauh akan lebih efektif kalau kita membuat faction threshold, bukan parliamentary threshold.”
Raja Juli juga mengingatkan bahwa pengalaman penerapan berbagai tingkat parliamentary threshold selama ini tidak otomatis membuat jumlah partai di parlemen berkurang atau meningkatkan efektivitas kerja DPR.
“Karena sejarahnya dengan beberapa bentuk PT, jumlah partai juga tidak berkurang dan kemudian juga efektivitas juga tidak menjamin secara otomatis bisa menjadi lebih baik.”
Meski demikian, ia menegaskan bahwa PSI tetap akan mengikuti proses pembahasan yang berlangsung di DPR terkait kebijakan ambang batas tersebut.
Ia mengatakan pembahasan itu tetap harus mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi serta prinsip-prinsip demokrasi.
“Jadi berapa pun kami tidak masalah, tapi saya kira rambu-rambunya adalah keputusan MK dan yang kedua nilai demokrasi itu sendiri.”
Ia menambahkan bahwa prinsip dasar demokrasi harus tetap dijaga dalam setiap kebijakan sistem pemilu.
“One man, one vote itu artinya adalah satu suara itu harus mendapatkan representasinya di DPR.”
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
