Kendati demikian, Hasto mengaku dapat memahami munculnya usulan kepala daerah dipilih DPRD. Usulan ini dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang kemudian dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Kita juga tidak menutup mata apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu akibat pemilihan secara langsung itu menimbulkan beban biaya yang begitu besar, biaya kampanye, biaya penggalangan, biaya komunikasi politik, yang menyebabkan banyak kepala daerah terjebak kepada persoalan-persoalan terkait dengan korupsi," kata dia.
Baca Juga:
DPRD Bukan Panggung Adu Kekuatan Personal, Budi Aryyanto: Meredam Keributan Jaga Martabat Kota Bekasi
"Ini suatu alasan yang kami tangkap. Nah, tentu saja ini semua, kami akan melakukan kajian di dalam rapat kerja nasional yang akan datang," ujar Hasto.
Hasto menyatakan sikap dari PDI Perjuangan nanti akan dibahas dalam rapat kerja nasional yang akan diselenggarakan pada awal tahun depan.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat Puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Golkar, Jumat (5/12), mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih melalui DPRD.
Baca Juga:
Ucapan Anggota DPRD Gorontalo Soal Rampok Uang Negara dan Selingkuhan Bikin Heboh Publik
"Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing," kata Bahlil di Istora Senayan, Jakarta.
Presiden Prabowo yang juga hadir dalam kesempatan itu menyambut usulan Bahlil. Menurut Presiden, demokrasi harus didesain untuk menekan ongkos politik agar pemilihan tidak ditentukan hanya oleh orang-orang yang berduit.
"Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya, kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai," ucap Kepala Negara.
