"Dia tinggal meneruskan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, jangan membuat kegaduhan," imbuhnya.
Sementara itu, menanggapi kritikan dari PKS, pihak PDIP menganggap pernyataan Iqbal tak mendasar. Anggota F-PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menekankan proses pergantian dan pengangkatan Marullah Matali dari posisi Sekda DKI menjadi Deputi Gubernur sudah sesuai prosedur.
Baca Juga:
Gantikan Heru Budi, Jokowi Tunjuk Dirjen Dukcapil Kemendagri jadi Pj Gubernur Jakarta
Gilbert juga mengatakan jabatan Deputi memang hanya bisa diisi oleh pejabat eselon I.
"Sekda tidak dicopot, karena tidak mungkin pejabat lain yang diangkat jadi Deputi, sepatutnya Sekda yang naik ke jabatan itu. Artinya ini sesuai, justru tidak tepat kalau pejabat lain naik. Ini jubir harusnya mengerti hirarki jabatan, agar tidak membuat isu yang terkesan fitnah," tegasnya.
Begitu pula dengan kemunculan slogan baru Jakarta. Anggota Komisi B itu menekankan pergantian slogan bukanlah upaya menghapus jejak Anies Baswedan.
Baca Juga:
Jokowi Tunjuk Teguh Setyabudi, Heru Budi Lepas Jabatan Pj Gubernur DKI
"Termasuk soal slogan. Tidak ada yang ditabrak aturan soal itu. Setiap Gubernur tentu ingin punya legacy dan bukan karena mau menghapus jejak Anies," jelasnya.
"Malah Anies dulu yang menghapus jejak Ahok dengan mengganti RPTRA jadi taman maju bersama tapi malah terbengkalai, lalu e-katalog tidak dimaksimalkan dan lain-lain. Ini seakan playing victim, agar seperti dizalimi," tambah dia.
Gilbert menilai slogan 'Jakarta Maju Kotanya, Bahagia Warganya' memang layak diganti. Dia kemudian menyinggung soal indeks kebahagiaan Kota Jakarta yang rendah dibanding kota lainnya.
