WahanaNews.co, Jakarta - Presiden Jokowi sudah mengirim nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agus Subiyanto ke DPR untuk ditindaklanjuti menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono.
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menganggap bukan hal mengejutkan jika nama Agus yang diusulkan menjadi Panglima TNI oleh Presiden Jokowi.
Baca Juga:
Marsda TNI Deni Hasoloan, Adik Jenderal Maruli Simanjuntak yang Kini Menjabat Pangkoopsud II
"Sejatinya, pengajuan nama Agus ke DPR tidak mengejutkan. Bahkan, hal ini semakin menunjukkan pola Presiden Joko Widodo dalam menunjuk sosok yang mengisi pos strategis," kata Anton, melansir CNN Indonesia, Selasa (31/10/2023).
Di satu sisi, profil Agus memang telah memenuhi kualifikasi normatif seperti mengikuti sejumlah pendidikan pengembangan TNI, mulai dari Sesko TNI AD, Sesko TNI dan Lemhannas. Lalu kompetensi berdasar riwayat penugasan, baik tempur maupun manajerial.
Dengan kata lain, ia berpendapat Agus merupakan sosok yang berkompeten untuk menjadi Panglima TNI.
Baca Juga:
KSAD Maruli: Tak Ada 'Perang Bintang' dalam Pilgub Jateng 2024
Di sisi lain, menurutnya, pengalaman Agus bekerja sama dan berinteraksi dengan Jokowi saat menjadi Dandim 0735/Surakarta, jelas telah memberikan impresi sangat positif.
Apalagi, setelah itu Agus kembali mendapat beberapa penugasan yang dekat dengan keberadaan Jokowi. Agus tercatat pernah menjabat sebagai Danrem 061/Suryakencana Bogor dan Komandan Paspampres di era Jokowi.
"Tentu saja, keberadaan chemistry yang telah kuat terbangun dengan Jokowi merupakan salah satu pertimbangan yang tidak bisa dikesampingkan dalam penunjukan ini," katanya.
Meski demikian, ia mengatakan subyektivitas Jokowi dengan ikut menyertakan pertimbangan chemistry dapat dipahami dan tidak melanggar ketentuan perundangan.
Ia menjelaskan Pasal 13 UU TNI hanya mengatur persyaratan kandidat Panglima TNI yakni kepala staf atau pernah menjabat kepala staf TNI AD, AL dan AU.
Oleh karena Panglima TNI merupakan pos paling strategis di tubuh organisasi militer, maka Presiden dapat mengedepankan faktor subyektif dalam memilih kandidat pengganti Yudo.
"Faktor kenyamanan dan kepercayaan dalam bekerja sama adalah sesuatu yang sifatnya relatif dan sulit diukur," ujarnya.
Jika nanti menjadi Panglima TNI, tugas utama dan terberat Agus adalah menjaga independensi dan netralitas TNI dalam Pemilu 2024.
Menurutnya, kesan sebagai 'orang dekat' Jokowi jelas akan memberi warna tersendiri bagi Agus dalam menjalankan tugas manajerial organisasi militer.
"Oleh karena itu, Agus seharusnya dapat menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin netralitas TNI dalam Pilpres 2024. Keterlibatan keluarga Jokowi dalam kontestasi politik ini jelas menjadi ujian utama bagi Agus dalam memimpin TNI," katanya.
Ia mengatakan di tengah kondisi dinamika politik yang sedang menghangat, TNI ke depan harus mewujudkan netralitas dalam politik secara serius.
"Apabila ada prajurit aktif yang memainkan pengaruhnya dalam kaitan memenangkan salah satu kontestan akan berdampak buruk bagi organisasi militer," katanya.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
