Narasumber lainnya, Sidratahta Mukhtar Dosen PTIK dan Pengamat Militer memberikan contoh dalam etika sistem militer, dimana terletak pada sistem komando.
"Sehingga jika terjadi kesalahan maka yang disalahkan adalah atasan dimana didalamnya terintegrasi hukum, norma, nilai dan komando. Kemudian dalam etika kepolisian diukur dari 2 yaitu state accountability dan public accountability." Paparnya.
Baca Juga:
LSI: Pasangan Ganjar-Mahfud Kalah karena Kehilangan Loyalitas Pemilih PDIP
Sidratahta menekankan bahwa etika demokrasi harus terbangun lebih dahulu, kemudian akan terlembaga dalam institusi state.
"Jika merujuk pada state adalah negara dimana merupakan kontrak sosial, media untuk mensejahterakan, dan sebagainya. Tetapi bagaimana kalau nilai feodalisme, konservatif dan lain sebagainya tetap masih ada?" tanyanya.
"Hukum harus tegak, harus menjadi panglima yang menjadi acuan. Tetapi yang terpenting bagaimana membangun modalitas sosial untuk bagaimana menegakkan hukum, tetapi juga siap untuk membangun bangsa dan negara yang beretika" tegasnya.
Baca Juga:
Hasil Survei LSI: Prabowo-Gibran Kontestan Pilpres 2024 Paling Jujur
Titi Anggraini Dewan Pembina Perludem memaparkan data dari The Economist pada tahun 2022, dilihat dari 5 variabel secara global Indonesia berada di peringkat ke 54.
"Indonesia dikatakan sebagai negara dengan demokrasi yang cacat, dapat dilihat dari political culture dan civil liberties"
Mengutip hasil survei LSI, Titi menyampaikan mengenai pihak yang paling potensial melakukan kecurangan di Pemilu 2024 mayoritas di sumbangkan oleh elit dalam hal ini politisi. Dengan urutan pertama ditempati oleh partai politik, kemudian tim sukses capres/cawapres, disusul oleh penyelenggara pemilu.
