Regulasi tersebut secara tegas mengamanatkan penguasaan teknologi, penguatan rantai pasok nasional, dan peningkatan kualitas SDM sebagai tujuan jangka panjang.
Dari sisi fiskal, Fahmi berpandangan pembiayaan industri pertahanan tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Baca Juga:
Italia Bekukan Perjanjian Pertahanan dengan Israel Usai Insiden Lebanon
Ia menekankan anggaran pertahanan juga harus mencakup pemeliharaan alutsista, kesiapan operasional, serta belanja rutin lainnya.
Karena itu, Fahmi menilai kebijakan pemerintah yang mendorong skema pembiayaan alternatif sebagai langkah rasional dan sejalan dengan praktik internasional.
Saat ini, pemerintah mulai mengembangkan berbagai skema pembiayaan alternatif.
Baca Juga:
Jawab Polemik Overflight, Kemenhan: Tidak Termasuk MDCP RI-AS
Salah satu skema tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan perbankan nasional, khususnya bank milik negara.
“Dukungan sektor keuangan terhadap industri pertahanan sudah mulai terlihat,” jelas Fahmi.
Ia menyebut sejumlah skema pembiayaan dan kerja sama telah dijajaki untuk mendukung industri strategis pertahanan.
