Regulasi tersebut secara tegas mengamanatkan penguasaan teknologi, penguatan rantai pasok nasional, dan peningkatan kualitas SDM sebagai tujuan jangka panjang.
Dari sisi fiskal, Fahmi berpandangan pembiayaan industri pertahanan tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Baca Juga:
Abaikan Gelombang Protes, AS Mantap Pasok F-15 ke Israel
Ia menekankan anggaran pertahanan juga harus mencakup pemeliharaan alutsista, kesiapan operasional, serta belanja rutin lainnya.
Karena itu, Fahmi menilai kebijakan pemerintah yang mendorong skema pembiayaan alternatif sebagai langkah rasional dan sejalan dengan praktik internasional.
Saat ini, pemerintah mulai mengembangkan berbagai skema pembiayaan alternatif.
Baca Juga:
Chengdu J-10 Siap Mendarat, Indonesia Bersiap Sambut Armada Tempur Baru
Salah satu skema tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan perbankan nasional, khususnya bank milik negara.
“Dukungan sektor keuangan terhadap industri pertahanan sudah mulai terlihat,” jelas Fahmi.
Ia menyebut sejumlah skema pembiayaan dan kerja sama telah dijajaki untuk mendukung industri strategis pertahanan.
