WahanaNews.co, Jakarta – Penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM), dikatakan pengamat militer, Anton Aliabbas, merupakan langkah maju dari pemerintah.
Anton menilai selama ini pemerintah terlihat menghindari penyebutan OPM karena terkait gerakan separatisme.
Baca Juga:
Jenazah Korban Penembakan KKB, Stevan Wakari Dievakuasi ke Mimika
"Penggunaan label OPM tentu saja merupakan sebuah langkah maju," ujarnya seperti melansir Kompas.com, Sabtu (13/4/2024).
Namun, penyebutan OPM akan membawa implikasi pada penanganan isu Papua. Pemerintah harus membuat kebijakan yang lebih jelas setelah resmi melabeli kelompok separatis di Papua tersebut.
Kebijakan itu harus sesuai pada sektor pertahanan keamanan dan kebijakan luar negeri. Anton juga menyebut pemerintah semestinya mempertimbangkan pendekatan dialog yang terbukti mampu menekan angka korban, baik dari kalangan sipil maupun prajurit TNI.
Baca Juga:
KKB Bunuh Warga Sipil di Kali Wabu Intan Jaya
"Selain itu, sudah semestinya pemerintah untuk mau mendengar keluhan dan kebutuhan masyarakat Papua dalam membuat kebijakan di Papua, bukan malah mengabaikan suara mereka. Dalam hal ini, ruang dialog harus dibuka untuk mencari solusi dalam penyelesaian konflik Papua," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan TNI akan menyebut KKB sebagai OPM.
"Karena dari mereka sendiri menamakan diri TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) sehingga sama dengan OPM," kata Agus di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2024).
Ia mengatakan, OPM sudah melakukan teror dan pembunuhan terhadap masyarakat serta anggota TNI-Polri. Para anggota OPM juga memerkosa guru dan tenaga kesehatan di sana.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
