WahanaNews.co | Tampaknya, sosok Ganjar Pranowo sukses memikat sejumlah partai politik. Nama Gubernur Jawa Tengah itu terlihat moncer di bursa calon presiden (capres) internal parpol.
Sebut saja misalnyaPartai Nasdem yang sempat melirik Ganjar. Lalu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan baru-baru ini Partai Amanat Nasional (PAN), secara terang-terangan memperlikatkan keterpikatannya pada Ganjar.
Baca Juga:
Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Respon Berbagai Parpol
Sementara, partai yang sedianya menaungi Ganjar, PDI Perjuangan, hingga kini masih misterius soal pencapresan.
Dilirik Nasdem
Baca Juga:
ICW Ungkap Paslon Pilgub 2024 Rata-Rata Terima Sumbangan Kampanye Rp3,8 Miliar
Medio Juni 2022 lalu, Nasdem mengumumkan tiga nama bakal capres yang hendak mereka usung pada Pemilu 2024.
Nama Ganjar masuk dalam daftar, bersanding dengan Anies Baswedan yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Andika Perkasa yang waktu itu menjabat Panglima TNI.
Nasdem kala itu bilang, keputusan mereka menjagokan Ganjar adalah karena elektabilitasnya yang besar, berbalapan dengan sosok Anies.
"Ya itulah rasionalitas berpolitik, bagaimana dua besar itu hampir di semua survei yang kami lakukan, dalam survei dapil yang kami lakukan, dua nama itu (Ganjar dan Anies) sangat dominan," kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, melansir Kompas.com, Kamis (2/3/2023).
Namun, dari tiga nama, pada akhirnya Nasdem memilih mendukung Anies sebagai capres. Partai pimpinan Surya Paloh tersebut menilai sosok Anies yang terbaik.
Dijagokan PSI
Nama Ganjar juga dijagokan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dukungan PSI buat Ganjar diumumkan bersamaan dengan deklarasi pencapresan Anies oleh Nasdem pada awal Oktober 2022 lalu.
Partai pimpinan Giring Ganesha itu berpandangan, Ganjar merupakan kandidat capres terbaik karena punya visi kebangsaan dan kebhinekaan yang sama dengan yang mereka perjuangkan.
"PSI juga melihat Mas Ganjar sebagai sosok paling pas untuk melanjutkan kerja-kerja yang selama ini sudah dilakukan Pak Jokowi dalam memajukan Indonesia," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, dalam konferensi pers daring, Senin (3/10/2022).
Grace menyebut, dukungan buat Ganjar tidak diberikan partainya secara tiba-tiba. Nama Ganjar tepilih melalui forum rembuk rakyat PSI yang sudah digelar sejak akhir Februari 2022.
Rembuk rakyat ini bertujuan menjaring capres untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang kini PSI dukung.
"Ini adalah capres 2024 pilihan rakyat lewat Rembuk Rakyat, bukan keinginan dari elite PSI, dan keinginan rakyat itu seusai dengan hati nurani kami juga di PSI," ujar Grace.
Didukung PAN
Terbaru, giliran PAN menyatakan dukungan buat Ganjar. Dukungan itu diungkap langsung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam acara Workshop dan Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/2/2023) lalu.
Saat menutup pidatonya, Zulhas, begitu sapaan akrab Zulkifli Hasan, menyerukan nama Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir di hadapan Presiden Jokowi dan 2.400 kader PAN yang hadir.
"Jalan jalan ke Simpang Lima, jangan lupa membeli lunpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama, Insya Allah Indonesia tambah Jaya," kata Zulhas diikuti riuh tepuk tangan hadirin.
Zulhas lantas memuji Ganjar. Dia menyebut, orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut merupakan sosok pekerja keras.
"Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, keliatan rambutnya tambah putih. Itu alami sebagaimana tanda-tanda dari Presiden. Karena beliau kerja keras siang malam karena beliau bekerja keras memajukan masyarakatnya," ujarnya.
Sikap Misterius PDI-P
Meski dilirik sejumlah partai politik, PDI-P sebagai partai yang menaungi Ganjar belum bicara ihwal pencapresan.
Ditegaskan berulang kali oleh elite partai banteng, keputusan terkait capres-cawapres Pemilu 2024 sepenuhnya ada di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan tertinggi.
Namun, menyikapi sejumlah parpol yang sempat menyatakan dukungan buat Ganjar, PDI-P terkesan tak senang.
Misalnya, ketika Nasdem memasukkan nama Ganjar di bursa capres mereka, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto pernah menyinggung soal pembajakan kader.
"Partai punya tugas untuk menggembleng setiap anggota dan kadernya, bukan membajak kader dari partai lain, dan itulah bagian dari prinsip yang harus dikedepankan," kata Hasto, melansir Kompas.com.
Menurut Hasto, PDI-P tak menginginkan adanya salip menyalip antarpartai politik. Dia mengeklaim, partainya punya prinsip gotong royong dalam politik.
"Menyelesaikan masalah rakyat yang begitu banyak dan (jadi) tanggung jawab kita bersama. Itu yang didorong oleh PDI Perjuangan," kata dia.
PDI-P juga tampak tak senang dengan manuver PAN menyatakan dukungan buat Ganjar. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI-P Sadarestuwati mengingatkan PAN soal etika politik.
"Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa etika politik sangat penting dan harus dikedepankan," katanya kepada wartawan, Senin (27/2/2023).
Sadarestuwati mengingatkan PAN agar tak mendahului keputusan PDI-P perihal capres. Apalagi, hingga kini PDI-P belum menentukan sikap terkait pencapresan.
"Jangan sampai main serobot, apalagi Pak Ganjar sampai saat ini masih kader dan petugas partai PDI Perjuangan," ujarnya.
Terlepas dari perdebatan PDI-P dan sejumlah partai politik tersebut, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, Ganjar punya peluang besar buat memenangkan Pilpres 2024.
Oleh karenanya, PDI-P diyakini bakal mengusung Gubernur Jawa Tengah itu pada pemilu mendatang.
"Peluang Ganjar cukup besar untuk menang sehingga semakin besar pula peluangnya mendapat rekomendasi dari PDI-P," kata Ari pada wartawan.
Ganjar dinilai punya modal elektabilitas besar. Beberapa bulan terakhir, politisi PDI-P tersebut selalu unggul dalam survei elektabilitas capres menurut berbagai lembaga.
Tingkat elektoral Ganjar tembus 30 persen melampaui sejumlah nama yang juga digadang-gadang bakal maju sebagai capres seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.
Dengan modal yang demikian besar, Megawati diyakini tak mau menyia-nyiakan orang nomor satu di Jawa Tengah itu.
"PDI-P sudah bertekad untuk menang hattrick, jadi tidak ada cara lain selain mencapreskan Ganjar," ujar Ari.
Untuk memperkuat poros, PDI-P pun diprediksi bakal berkongsi dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) besutan Partai Golkar, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
KIB sendiri sudah terbentuk sejak awal Juni tahun lalu. Namun, hingga kini belum punya kandidat capres-cawapres.
Berulang kali PAN dan PPP melempar sinyal dukungan pencapresan Ganjar. Apalagi, belakangan PAN mengusulkan duet Ganjar dan Erick Thohir.
Menurut Ari, wacana tersebut berpeluang direalisasikan mengingat nama Erick Thohir juga moncer di bursa cawapres.
"Saya memperkirakan (PDI-P dan KIB mengusung) Ganjar-Erick seperti kode keras yang dilemparkan PAN kemarin," tutur dosen Universitas Indonesia itu.
Sementara, Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, dukungan PAN untuk Ganjar sarat kepentingan politik. Lewat manuver itu, PAN dianggap tengah berupaya meningkatkan elektabilitas.
"Dengan mengumumkan nama Ganjar Pranowo sebagai bakal capres akan diusung tentu mereka berharap bisa merengkuh suara dukungan dari para simpatisan Ganjar," kata kepada Kompas.com, Rabu (1/3/2023).
Tak bisa dimungkiri, sosok Ganjar memang banyak mendapat perhatian publik, terbukti dari elektabilitasnya yang mumpuni.
Boleh jadi, dengan menyatakan dukungan buat Ganjar, PAN berharap menjadi perbincangan publik secara terus menerus selama beberapa bulan ke depan menuju pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Syukur-syukur, upaya tersebut mampu meningkatkan elektoral partai berlambang matahari putih tersebut yang belum optimal.
"Dengan demikian awareness dari publik terhadap PAN akan terus terjaga di tengah raihan elektoral mereka saat ini menurut survei dari berbagai lembaga survei masih belum menggembirakan," ujar Bawono.
Namun demikian, meski menyatakan dukungan, PAN tak bisa sendirian mengusung Ganjar sebagai calon RI-1. Sebab, PAN tidak memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold untuk dapat mengusung capres secara mandiri.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden minimal 20 persen kursi di DPR RI. [afs/eta]
