WahanaNews.co, Jakarta - Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi PKS DPR, menilai sah-sah saja jika partai pemenang pemilihan presiden memberikan jabatan komisaris kepada kadernya.
Ia merujuk pada pengalaman Pilpres 2019.
Baca Juga:
DJP Kalbar Fokus Maksimalkan Penerimaan Pajak Sektor Perkebunan untuk Meningkatkan Pendapatan Negara
"Dulu juga kan zaman Pak Jokowi menentukan siapa pun enggak ada yang bisa melawan ini. Ya sekarang namanya dari partai tertentu, kalau partai tertentu itu memang pemenang pilpres ya menurut saya sah sah saja, yang penting kompetensi kapasitas dan segalanya profesionalitasnya dijaga," ujar Jazuli, melansir Kompas, Kamis (13/6/2024).
Jazuli tidak setuju jika ada pandangan yang melarang politisi menduduki posisi komisaris.
"Saya termasuk bukan orang yang membedakan antara profesional dan parpol karena enggak boleh ada dikotomi antara kemampuan orang profesional dengan kemampuan orang parpol. Banyak juga orang parpol yang mempunyai kemampuan profesionalitas," sebutnya.
Baca Juga:
Wakil Baleg DPR: Periode Ini Harus Ada Pemekaran Daerah
Terkait pengangkatan komisaris BUMN dari kalangan politisi setelah Pilpres 2024, Jazuli mengaku, "Saya tidak punya otoritas untuk mengatakan punya kompetensi atau tidak. Yang pertama, penentuan menteri penentuan apa seluruh jabatan itu adalah haknya tentu pemenang."
Ia menyerahkan sepenuhnya kepada pemenang Pilpres untuk menentukan jajaran komisaris yang dinilai paling kompeten dan kapabel.
Mereka di antaranya dari Partai Gerindra.
