"Belajar dari peristiwa ini, PKS perlu menjelaskan langkah dan mekanisme apa yang akan dikembangkan oleh partai agar kebijakan dan program yang diskriminatif ini tidak lagi terulang di masa mendatang," katanya.
"Juga meneguhkan kepemimpinan perempuan, tidak sekedar alat justifikasi dari kepentingan sepihak," tuturnya.
Baca Juga:
Jadi yang Pertama, PKS Serahkan Berkas Bacaleg ke KPU Kota Bekasi
Kejadian ini, menurut Andy, perlu menjadi pembelajaran bagi partai lain di luar PKS agar tidak mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan.
Selain Komnas Perempuan, Komunitas #SaveJanda juga menyoroti imbauan Dewan Syariah PKS itu.
Founder #SaveJanda, Mutiara Proehoeman, mengaku menyayangkan anjuran tersebut karena landasannya dicetuskan langsung oleh partai politik.
Baca Juga:
Demokrat Ngebet Wujudkan Koalisi dengan NasDem dan PKS
Menurutnya, dalih menolong janda dan anak yatim dengan poligami dinilai sebagai sebuah narasi kemunduran.
Tak hanya itu, imbauan itu juga menghianati perjuangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
"Kami menyadari bahwa kemiskinan masih menjadi problem bagi banyak perempuan di Indonesia, terlebih janda,” katanya.
