WahanaNews.co | Presiden RI Joko Widodo dinilai punya waktu hingga Juni 2022 untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai, reshuffle membutuhkan momentum yang tepat untuk menjaga kestabilan pemerintah.
Jika tidak sekarang, pemerintahan Jokowi dikhawatirkan bakal terganggu lantaran pada akhir 2023 mendatang, isu politik elektoral bakal kian kencang.
Baca Juga:
Anggaran PUPR Cs Dibabat di Tahun I Prabowo, Sri Mulyani Ungkap Alasannya
"Kita paham pada akhir 2023 nanti, partai politik sudah harus bisa mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden yang artinya 2023 dugaan saya kita akan banyak terganggu oleh agenda-agenda politik jelang pemilu," kata Arif dalam diskusi daring bertajuk "Jokowi Jengkel: Menuju Reshuffle Kabinet", Minggu (27/3/2022).
"Kalau perombakan kabinet dilakukan semester 2 atau 2023, bukan tidak mungkin soliditas kekuasaan terganggu," lanjutnya.
Sejumlah nama di kabinet Jokowi merupakan sosok yang kemungkinan besar bakal melantai di bursa calon presiden 2024. Ada nama Prabowo Subianto di kursi Menteri Pertahanan, yang sudah diputuskan oleh partainya, Gerindra, untuk maju sebagai capres 2024. Begitu pun Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang juga telah didukung oleh Golkar.
Baca Juga:
Kata Djarot PDIP Soal Jokowi Reshuffle Diakhir Jabatan
"Termasuk juga orang-orang seperti Erick Thohir dan orang-orang yang dianggap menjadi bagian dari profesional/nonparpol yang ada di kabinet," kata Arif.
Arif menjelaskan, sejak era Abdurrahman Wahid hingga Susilo Bambang Yudhoyono, reshuffle kabinet jarang berdampak langsung pada melonjaknya kinerja pemerintahan.
Oleh karenanya, jika Jokowi melakukan reshuffle dalam waktu yang terlalu dekat dengan tahun politik, bukan hanya soliditas kekuasaan yang bisa terganggu, namun juga kinerja pemerintahan.
"Bagi saya, seandainya orientasinya pada perbaikan kinerja pemerintahan, maka momentumnya sekarang atau tidak sama sekali," ujarnya.
"Jadi saya kira Jokowi punya waktu sampai Juni 2022 untuk melakukan reshuffle. Kalau tidak, Jokowi akan kehilangan momentum," tutup Arif.
Sebelumnya, isu reshuffle sudah berembus sejak pekan lalu dan sejumlah elite partai politik, seperti Muhaimin Iskandar dari PKB dan Zulkifli Hasan dari PAN, sudah angkat suara.
Jokowi sendiri menyinggung soal reshuffle, meski dalam nada berkelakar, ketika marah-marah terhadap konsumsi produk impor oleh sejumlah kementerian.
"Kementerian sama saja, tapi itu bagian saya. Reshuffle. Sudah saya itu, kayak gini enggak bisa jalan," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan secara virtual di acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).[zbr]
