WahanaNews.co, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, mencermati tuntutan pemakzulan terhadap Jokowi yang diungkapkan dalam demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, pada Jumat (1/3/2024).
Aksi demonstrasi tersebut diselenggarakan oleh para relawan Anies dan Muhaimin (Amin).
Baca Juga:
Dua Pekan Menjelang Pilkada Jakarta, Pasangan Calon Berebut Dukungan Jokowi-Anies
Dalam aksi tersebut, terdapat beberapa tuntutan, mulai dari penurunan harga sembako, dugaan kecurangan dalam Pemilu, hingga dorongan untuk mewujudkan hak angket terkait pemakzulan Jokowi.
Relawan yang mendukung Muhaimin (Amin) menyatakan bahwa demonstrasi tersebut diadakan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi selama dua periode.
Mereka berharap agar Presiden Jokowi dapat dicopot dari jabatannya sebelum masa kepemimpinannya berakhir.
Baca Juga:
Ribuan Warga Hadir, Saat Jokowi Blusukan di Banyumas Dampingi Luthfi
Ujang menegaskan bahwa demonstrasi terkait pemakzulan Jokowi bukan hanya peristiwa terakhir Jumat lalu, melainkan telah berlangsung sejak lama.
Meskipun demikian, upaya pemakzulan tersebut dianggap sulit terlaksana dan belum terealisasi hingga saat ini.
"Banyak isu yang akan menurunkan Jokowi di tengah jalan, sampai sekarang tidak berhasil dimakzulkan," ucapnya, melansir Kompas.com, Senin (4/3/2024).
Meski begitu, Ujang menilai Relawan Amin berhak untuk melakukan unjuk rasa dan menyampaikan aspirasinya karena Indonesia negara demokrasi.
Ujang mengungkapkan, berdasarkan hasil analisisnya, Jokowi sangat berat untuk dimakzulkan.
"Untuk melihat apakah pemakzulan Jokowi akan terwujud saya sudah berkali-kali menganalisis bahwa Jokowi berat, dan susah dimakzulkan," terangnya.
Ujang menyatakan bahwa kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi tetap tinggi menurut pandangannya.
Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh tindakan Jokowi yang kerap membagikan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat.
Ujang menekankan bahwa kepercayaan pada Jokowi tetap kuat karena kebijakan pemberian bantuan tersebut, dan sebagai hasilnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadapnya tetap tinggi.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
