WahanaNews.co | Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang minta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas pada Pemuda Pancasila (PP) dan Forum Betawi Rempug (FBR) yang terlibat bentrokan di Tangerang, Banten, berupa tak memperpanjang izin hingga pembubaran. Pemuda Pancasila meminta Junimart bijak berkomentar.
"Harus bijak melihat bahwa ini ada oknum dari kedua ormas. Tidak bisa semena-mena, komentar dari anggota DPR RI yang juga praktisi hukum melihat ini dari sisi sempit. Sangat picik kalau harus dibubarkan," ujar Ketua Majelis Pimpinan Wilayah PP DKI Jakarta Thariq Mahmud, Minggu (21/11/2021).
Baca Juga:
Forum Betawi Rempug Beri Dukungan Penuh ke Pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
Thariq mengatakan Junimart bukan orang yang bijak. Ia meminta Junimart tak memukul rata bila ada suatu kasus yang hanya dilakukan segelintir 'oknum'.
"Kalau kita pukul rata semua anggota DPR RI adalah koruptor, kan kita salah. Masih banyak yang benar, jangan karena satu yang korupsi DPR RI dibubarkan," kata Thariq.
Kemudian ia menyinggung kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Corona yang dilakukan oleh eks Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari dan Junimart merupakan kader PDIP.
Baca Juga:
Grib Jaya Bersama Beberapa Ormas Jalin Silaturahmi, Sembelih 2 Sapi pada Perayaan Iduladha 1443 H
"Kan ada juga (kader) PDIP yang tersandung kasus hukum, termasuk korupsi, khususnya bansos. Bukan berarti kita bubarin partainya," jelas Thariq.
Thariq juga membeberkan peran penting Pemuda Pancasila selama pandemi Corona. Menurutnya, Pemuda Pancasila turut membantu masyarakat yang mengalami kondisi serba sulit gara-gara pandemi.
"Pemuda Pancasila itu ormas nasional, bukan lokalan dan selama global pandemi COVID-19, Pemuda Pancasila rutin melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan, pembagian sembako, dan juga vaksinasi bagi masyarakat. Kami juga memiliki Gugus Tugas COVID-19 di semua tingkatan baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota," ujarnya.
