WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati menyinggung soal kesejahteraan hakim ketika merespons sejumlah hakim yang baru ditetapkan menjadi tersangka kasus suap putusan lepas (ontslag) perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
"Hal mendasar yang sering kali menjadi penyebab kembali terjadinya kasus seperti ini adalah persoalan kesejahteraan hakim itu sendiri," kata Sari melansir ANTARA di Jakarta, Senin, (14/4/2025).
Baca Juga:
KPK Benarkan Pengeledah Kantor KONI Jatim
Menurut dia, Presiden RI Prabowo Subianto sedianya telah memberikan atensi dan menyampaikan komitmennya terkait kesejahteraan para hakim di tanah air.
"Presiden telah menyampaikan komitmennya untuk memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan para hakim agar mereka dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Komitmen tersebut, kata dia, telah disampaikan presiden lewat beberapa pertemuan ataupun kesempatan.
Baca Juga:
Disebut Terseret Kasus Suap Korupsi CPO, Zarof Ricar Sebut Klaim Itu Fitnah
Misalnya, saat pimpinan DPR RI melakukan audiensi dengan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) pada 8 Oktober 2024, sesaat jelang Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden RI.
Termasuk, lanjut dia, ketika menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 pada 19 Februari 2025.
Dia mengaku keluhan ihwal kesejahteraan para hakim juga kerap dijumpainya tatkala melakukan kunjungan kerja ke daerah.
