WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pakar keamanan dan pertahanan dari Universitas Pertamina, Ian Montratama, menegaskan bahwa prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil di luar bidang politik dan keamanan harus menjalani pensiun dini.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi revisi Pasal 47 ayat (2) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Baca Juga:
Soal TNI Isi Jabatan Sipil, PDIP: Tak Relevan Disebut Dwifungsi ABRI
“Jika perwira tinggi (pati) TNI menempati jabatan sipil yang jauh dari bidang politik dan keamanan, sebaiknya alih status ke sipil,” kata Ian, melansir Antara, Kamis (6/3/2025).
Menurutnya, alih status diperlukan agar prajurit tersebut tidak memiliki hak kembali ke dinas militer dan demi mendukung sistem perencanaan personel di TNI.
"Jika seorang prajurit tidak memenuhi kualifikasi untuk promosi, maka selain pensiun dini, mereka bisa alih status menjadi pejabat sipil di instansi lain," ujarnya.
Baca Juga:
Menhan Serahkan Maung MV3 Buatan Pindad di Lanud Husein Sastranegara Bandung
Pro-Kontra Perluasan Jabatan Sipil bagi Prajurit TNI
Sebelumnya, Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 3–4 Maret 2025.
Dalam rapat tersebut, salah satu poin yang dibahas adalah kemungkinan anggota TNI mengisi jabatan sipil di luar ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI.
Pasal tersebut mengatur bahwa prajurit hanya dapat menempati posisi sipil di instansi tertentu, seperti koordinator bidang politik dan keamanan negara, intelijen negara, sandi negara, hingga Mahkamah Agung.
Menanggapi hal ini, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi, menyatakan bahwa penempatan prajurit dalam jabatan sipil harus tetap merujuk pada Pasal 47 ayat (2) UU TNI.
"Saya melihat perluasan ini lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya bagi tentara karena mereka akhirnya tidak fokus pada tugas utama dalam pertahanan negara," ujarnya.
Muradi juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam tubuh TNI, sehingga menurutnya tidak perlu ada perluasan penempatan prajurit ke jabatan sipil yang tidak berkaitan dengan pertahanan.
"Mereka itu tentara, bukan petani, bukan ahli perhubungan. Tugas utama mereka adalah membela negara," tegasnya.
[Redaktur: Rinrin Kaltarina]
