WahanaNews.co | Polisi melepas puluhan orang yang sempat ditangkap saat berdemo di depan Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat (26/11/2021).
Diketahui sebelumnya, ada setidaknya 40 orang, yang merupakan perwakilan warga adat Tano Batak, Sumatera Utara, termasuk elemen pendamping, yang berdemo di gedung kementerian tersebut.
Baca Juga:
Aksi Arogansi di SCBD: Polda Metro Jaya Minta Maaf ke Lachlan Gibson, Siap Evaluasi Total
Salah satu perwakilan aliansi dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Villarian, yang juga sempat turut diamankan, mengabarkan, mereka baru keluar dari pengamanan polisi di Mapolres tersebut.
"Iya, baru keluar. Banyak advokat datang bantu," kata dia kepada wartawan, Jumat (26/11/2021) malam.
Ia mengatakan, dari puluhan massa aksi yang dibawa polisi saat berunjuk rasa di depan KLHK itu, 16 orang merupakan perwakilan warga adat.
Baca Juga:
3 Buronan Kasus Judi Online Komdigi Ditangkap Polda Metro Jaya
"Sisanya dari koalisi," kata dia.
Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Wisnu Wardhana, mengatakan, massa yang diamankan ke kantor polisi itu memang dipulangkan setelah mendapatkan layanan kemanusiaan.
"Malam ini nanti akan kita pulangkan. Nanti kita berikan layanan kemanusiaan dulu, kita kasih makan, habis itu kita pulangkan malam ini juga," kata Wisnu, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (26/11/2021).
Terpisah, Kapolsek Metro Tanah Abang, Kompol Haris Kurniawan, menerangkan, aksi demo itu mulanya berjalan kondusif.
Namun, massa masuk ke area dalam Gedung KLHK.
Bahkan, hingga pukul 18.00 WIB, massa aksi juga tak kunjung membubarkan diri.
"Jadi mereka itu kan awalnya di luar pagar, terus kemudian mereka nerabas masuk sampai ke lobi. Sampai mendekati pukul 18.00 WIB, kita imbau untuk kembali," ucap Haris.
Haris menuturkan, saat dimintai untuk bubar, massa justru menyatakan akan menginap di lokasi dan bertanya bagaimana caranya bisa bertemu dengan Menteri LHK, Siti Nurbaya.
Kata Haris, pihaknya kemudian mengambil langkah untuk mengamankan massa guna menghindari aksi demo berujung anarkis.
"Makanya kita amankan sesuai ketentuan dan kita amankan pendataan di Polres," ujarnya.
Sebagai informasi, perwakilan warga adat Tano Batak, Sumatera Utara, yang tergabung dalam Aliansi Gerak Tutup TPL melakukan aksi juga ritual adat di depan gedung KLHK, Jakarta Pusat, Jumat (26/11/2021).
Menurut Ketua Adat Sihaporas Tano Batak dari Kecamatan Simalungun, Mangitua Ambarita, ritual yang mereka lakukan adalah agar Menteri KLHK Siti Nurbaya menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Sebab, mereka menilai perusahaan itu telah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat adat.
"Jadi kami mempertunjukkan ritual adat kami untuk menunjukkan bahwa kami punya ritual. Tujuan ritual ini supaya kita dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa, jauh dari marabahaya, termasuk dari PT TPL," ujar Mangitua, seusai memimpin ritual adat, kepada wartawan, Jumat (26/11/2021) siang.
"Supaya tanah kami dilepaskan oleh negara melalui ketukan hati nurani daripada Tuhan. Supaya Tuhan mengetuk hati nurani pemimpin negara ini," imbuhnya. [dhn]
