"Ini soal kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Jangan sampai nama polisi diseret tanpa dasar. Aparat harus mengusut tuntas kasus ini," tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Menurut Gilang, hukum tidak boleh tumpul terhadap pihak-pihak berpengaruh.
Baca Juga:
Polisi Bekuk Perampok Uang KPU Langkat, Pelaku Lain Kabur ke Riau
"Kasus ini adalah ujian apakah hukum benar-benar berlaku untuk semua. Jangan sampai kekuasaan menghalangi keadilan," ujar Gilang.
Selain itu, Gilang menyoroti pentingnya perlindungan pekerja dari relasi kuasa yang timpang di tempat kerja.
Ia mengingatkan bahwa penganiayaan seperti ini memiliki dampak fisik, psikologis, dan sosial yang besar bagi korban.
Baca Juga:
Polres Madina Tangkap Pasangan Suami Istri Pembuat Video Syur Viral
Kasus serupa, seperti kekerasan terhadap koas oleh keluarga berkuasa, juga disinggung sebagai preseden buruk yang perlu diperbaiki.
Gilang memastikan bahwa DPR akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan meminta aparat penegak hukum untuk bekerja secara transparan tanpa menunggu kasus menjadi viral.
"Tugas utama aparat adalah menciptakan keadilan, tidak peduli apakah kasus ini viral atau tidak," pungkas Gilang.
