WahanaNews.co | Sidang perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) Nomor 174/Pdt.SusPKPU/2021/PN.Jkt.Pst, dengan
agenda mendengar keterangan Ahli PKPU, digelar.
Dalam sidang ini, Termohon (Pertamina Foundation/PF) menghadirkan saksi, yakni Hadi Subhan, dari Universitas Airlangga Surabaya.
Baca Juga:
Harga BBM Non Subsidi Serentak Turun di Seluruh SPBU
Hadi Subhan merupakan ahli di bidang
Hukum Kepailitan yang berkompeten dan telah memberikan keahlian dalam berbagai
sidang PKPU dan Kepailitan di Indonesia.
Saksi juga seorang pengajar di
berbagai universitas ternama, asosiasi Pendidikan Pengurus dan Kurator di
Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Himpunan Kurator dan Pengurus
Indonesia (HKPI), serta Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI).
Dalam persidangan tersebut, Hadi
Subhan menerangkan bahwa permohonan PKPU yang dimohonkan oleh Pihak Pemohon
terkait gerakan Menanam Pohon (GMP) tidak memiliki dasar yang kuat dan
seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara.
Baca Juga:
Pertamina Cek Lapangan di Ambon, Pastikan BBM Aman Jelang Puncak Arus Balik
"Bahwa syarat PKPU mutatis
mutandis dengan syarat Pailit yaitu minimal memiliki 1 (satu) utang, minimal
memiliki 2 (dua) kreditur, dan pembuktian sederhana. jika salah satu syarat
PKPU dan Pailit tidak terpenuhi, maka syarat permohonan kepailitan atau PKPU
menjadi gugur," ungkap Hadi, dalam sidang.
Pembuktian sederhana juga diatur dalam
Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU tetapi
tidak dijelaskan definisi kata "sederhana".
Menurut Hadi, bukti yang tidak kasat
mata jangan dipailitkan. karena pailit berdampak besar bagi
debitur dan para krediturnya.
