"Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk, dan bermartabat," katanya.
Sebelumnya dalam potongan video yang viral dalam sebuah forum, Henry membeberkan lima dugaan ketidaknetralan kapolri.
Baca Juga:
Ditemukan Unsur Pidana, Kasus SHM Pagar Laut Bekasi Naik Penyidikan
Pertama, Kapolri disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu. Dua, sistem door to door oleh bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi. Tiga, diperintahkan untuk mengerahkan da'i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon.
Selain itu, empat, Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da'i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet.
Lalu, lima, meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.
Baca Juga:
Polri Dinilai Tidak Antikritik, IPW: Beda dengan Kejaksaan!
Dalam video yang viral, Henry mengatakan dirinya siap mempertanggungjawabkan pernyataannya, dan berharap Kapolri bisa meluruskan informasi yang beredar.
"Kalau memang ini hoaks saya minta kapolri memberikan klarifikasi karena siapa tahu pertemuannya tidak, tapi ada perintah melalui tangan-tangan yang lain, tangan-tangan kotor tentunya," kata dia dalam rekaman itu.
"Jadi saya bisa saya pertanggungjawabkan karena ini saya memperoleh ini di banyak grup wa, jadi bukan saya ngarang. Tapi kalau saya mau dipanggil oleh Bareskrim Polri atau Kapolri saya siap," imbuh pria yang juga dikenal sebagai advokat dan aktivis antinarkoba itu.
