WahanaNews.co | Politisi PDIP, Effendi Simbolon, tiba-tiba "menyerang"
pemerintahan Presiden Joko
Widodo
alias Jokowi karena tidak menerapkan lockdown.
Hal itu terkait masih tinggi angka Covid-19 di
Indonesia.
Baca Juga:
Kejutan di Pilgub Jakarta 2024, Politikus PDIP Effendi Simbolon Dukung All Out Ridwan Kamil
Pernyataan anak buah Megawati Soekarnoputri itu langsung mendapat
respons dari pegiat media sosial,
Ferdinand Hutahaean, Minggu (1/8/2021).
Menurutnya, pernyataan Efendi Simbolon terkait penerapan lockdown itu tidak benar.
Mantan politisi Partai Demokrat ini menyatakan, belum ada satu
negara pun yang sukses melawan Covid-19, meski sudah pernah melakukan lockdown.
Baca Juga:
Effendi Simbolon Ketua PSBI Sedunia Berikan Dukungan Kepada JTP-DENS
"Pernyataan Efendi
Simbolon yang menyatakan sudah banyak negara yang sukses lawan Covid-19 adalah
tidak benar dan mengada-mengada," katanya.
Ia menyatakan, kebijakan penanggulangan Covid-19 tidak ada
keharusan lockdown.
Disebutkan, undang-undang kekarantinaan tidak mewajibkan
pemerintah harus memilih karantina sebagai satu-satunya kebijakan yang wajib
dipilih pemerintah.
"Maka Efendi Simbolon
jelas salah menuduh presiden tak patuh konstitusi, kritik yang emosional dan
mengada-ngada," ucapnya.
Jokowi sebagai Presiden,
lanjut dia, adalah pemegang otoritas tertinggi kebijakan penanggulangan
Covid-19.
Jokowi pun tak
perlu minta persetujuan DPR RI untuk menetapkan kebijakan PSBB, PPKM, atau istilah lain.
"Keterlibatan DPR
adalah soal persetujuan anggaran dan mengawasi kebijakan. Maka dalam hal ini
Efendi S dapat disebut berlebihan," ujarnya.
Sebelumnya, politikus PDI-Perjuangan, Effendi Simbolon, mengkritik Presiden Jokowi yang tak mau menerapkan
lockdown sejak awal krisis pandemi Covid-19 melanda Indonesia.
"Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU
Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown, tapi kita
menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari
sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang
terjadi kan lebih mahal ongkosnya
sebenarnya, PSBB itu Rp 1.000 triliun lebih ya di tahun 2020 itu," ujar
Effendi, Sabtu (31/7/2021).
Effendi membeberkan,
sudah banyak negara lain yang sukses mengatasi pandemi Covid-19 dengan cara lockdown.
Dia mengatakan,
virus Corona
bisa dicegah penularannya dengan cara semua orang tetap berada di rumah.
"Presiden
tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh, sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanjakan itu. Sebulan Rp 1 juta saja kali 70 masih Rp
70 triliun. Kali 10 bulan saja masih Rp 700 triliun. Masih di bawah
membanjirnya uang yang tidak jelas ke mana larinya. Masih jauh lebih efektif
itu daripada vaksin," tandasnya. [qnt]
