"Pemilihan tidak langsung lebih memungkinkan calon yang punya kapasitas untuk terpilih, bukan semata-mata karena populer atau memiliki uang banyak," ucap Yusril.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa perdebatan soal mekanisme pilkada tidak seharusnya disikapi secara hitam-putih.
Baca Juga:
Wacana Pilkada Dipilih DPRD Apakah Sebuah Solusi?
Menurutnya, dalam situasi saat ini, fokus utama yang perlu dilakukan adalah membenahi sistem pilkada langsung agar berbagai persoalan yang selama ini muncul dapat ditekan.
Perbaikan tersebut mencakup penataan pembiayaan politik, penguatan pengawasan terhadap praktik politik uang, serta peningkatan kualitas kaderisasi dan rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik.
Yusril juga mengakui adanya aspirasi dari sejumlah partai politik yang menghendaki perubahan sistem pilkada menjadi tidak langsung melalui DPRD.
Baca Juga:
Mahfud Ingatkan Bahaya Demokrasi dari Pilkada via DPRD
Namun ia menegaskan bahwa suara rakyat tetap harus menjadi rujukan utama dalam menentukan arah kebijakan demokrasi di daerah.
"Suara rakyat yang menghendaki pemilihan tidak langsung atau tetap menghendaki pemilihan langsung, wajib disimak dan dicermati pemerintah, DPR, dan partai-partai politik secara adil dan bijaksana," katanya.
Ia menambahkan bahwa prinsip demokrasi menuntut keterbukaan dalam mendengar aspirasi publik sekaligus tanggung jawab untuk memastikan sistem apa pun yang dipilih dijalankan secara bermartabat.
