WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wacana perubahan sistem Pilkada kembali menuai kritik tajam karena dinilai hanya menawarkan jalan pintas tanpa menyentuh akar persoalan demokrasi di daerah.
Pengamat politik Ubedilah Badrun menilai gagasan Pilkada melalui DPRD maupun Pilkada langsung berbasis e-voting tidak menjawab problem utama yang selama ini menggerogoti proses pemilihan kepala daerah.
Baca Juga:
PSI Soroti Pilkada Masih Dihantui Politik Uang
Menurut pengamat yang akrab disapa Ubed tersebut, persoalan mendasar Pilkada terletak pada tingginya biaya politik dan kuatnya praktik politik uang yang belum terselesaikan hingga kini.
Ia mengaku belum melihat adanya komitmen nyata dari partai politik maupun elite kekuasaan untuk memberantas praktik politik transaksional dalam Pilkada.
“Kalau partai berkuasa itu bisa, ngumpulin semua berantas ini, jadi nggak perlu beralih,” kata Ubed kepada RMOL, Senin (19/01/2025).
Baca Juga:
PDIP Tegas Menolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD
Dosen Ilmu Politik Universitas Negeri Jakarta itu berpandangan bahwa e-voting memang bisa menjadi alternatif untuk menjaga kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya.
Namun, menurutnya, sistem tersebut tidak memberikan jaminan hilangnya praktik politik uang maupun transaksi politik dalam proses Pilkada.
“Siapa yang bisa menjamin agar e-voting tidak ada gangguan, hacker banyak sekali, sementara teknologi kita masih belum oke,” ujar Ubed.
