WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kadernya untuk tidak mengikuti Retret Kepala Daerah, salah satu program unggulan Presiden Prabowo.
Keputusan ini memicu spekulasi bahwa hubungan PDIP dan pemerintah semakin renggang.
Baca Juga:
PDIP Menabuh Gendang Perang, Pengamat: Ini Mempertegas Posisi Sebagai Oposisi
"Retret ini mencerminkan kebijakan Prabowo dan merupakan keputusan penting pemerintah. Jika ada partai yang secara terang-terangan menolak kadernya ikut serta, tentu ini menciptakan ketegangan dalam hubungan politik antara PDIP dan Gerindra," ujar Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, Minggu (23/2/2025).
Adi menilai bahwa jika PDIP merasa keberatan dengan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait kasus buron Harun Masiku, perlawanan seharusnya dilakukan melalui jalur hukum, bukan dengan boikot.
"Retret ini penting. Kepala daerah PDIP seharusnya hadir sebagai pejabat publik, bukan sekadar petugas partai. Jika ingin melawan, jalur yang benar adalah hukum, bukan aksi politik seperti ini," tegasnya.
Baca Juga:
Pakar: Kepala Daerah Harus Jalankan Tugas Negara, Bukan Perintah Partai
Sementara itu, di lapangan, banyak kepala daerah PDIP yang sebenarnya ingin mengikuti retret tersebut.
Hingga Sabtu, 55 kepala daerah dari PDIP, terdiri atas 2 gubernur dan 53 bupati/wali kota, telah bersiap di Magelang menunggu arahan lebih lanjut dari DPP PDIP.
Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster termasuk di antaranya.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan bahwa komunikasi intensif terus dilakukan antara PDIP, pemerintah, dan penyelenggara retret untuk menentukan langkah selanjutnya.
"Kami semua sudah siap mengikuti retret. Waktunya akan ditentukan kemudian," kata Hasto, Sabtu (22/2/2025).
Instruksi pelarangan kader PDIP menghadiri retret ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang dikeluarkan pada Kamis (20/2/2025), beberapa saat setelah penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK. Keputusan ini semakin mempertegas ketegangan antara PDIP dan pemerintahan Prabowo.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
