WAHANANEWS.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera membawa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, ke meja hijau di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, setelah gugatan praperadilannya ditolak.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, menilai percepatan proses hukum ini penting agar publik mendapatkan kejelasan mengenai dugaan keterlibatan Hasto dalam kasus suap Harun Masiku.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Minta Pemerintah dan BODT Buat Aturan Khusus Transportasi Dari dan Menuju Otorita Danau Toba
"Lebih baik segera dilimpahkan ke pengadilan tipikor supaya kasus ini semakin terang dan tidak menimbulkan spekulasi," ujar Agus saat dihubungi, Jumat (14/2/2025).
Menurut Agus, putusan hakim tunggal yang menolak gugatan praperadilan Hasto semakin menegaskan bahwa status tersangka yang ditetapkan KPK telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Keputusan ini juga membantah anggapan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto bermuatan politis.
Baca Juga:
Transformasi Lahan Eks HGU, Pemko Binjai dan PTPN I Rencanakan Kawasan Multi-Fungsi untuk Kepentingan Publik
"Hakim praperadilan menilai bukti yang diajukan KPK cukup kuat untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka. Ini membuktikan bahwa kasus ini bukanlah rekayasa politik," tegasnya.
Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto, menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh tim hukum Hasto Kristiyanto.
Djuyamto menilai bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga tidak dapat diterima. Dengan keputusan ini, status Hasto sebagai tersangka tetap berlaku.
