WahanaNews.co, Jakarta - Sejumlah anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menyebut diri mereka sebagai "Pejuang PPP" secara resmi mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024.
Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Witjaksono, memimpin inisiatif tersebut.
Baca Juga:
Bobby-Surya Percaya Hinca Panjaitan Pimpin Tim Pemenangan
Ia menyatakan, "Kami telah melakukan konsolidasi berdasarkan banyak aspirasi yang kami terima dari basis bawah. Dengan banyaknya aspirasi dari tingkat bawah, kami melakukan konsolidasi, dan akhirnya, acara deklarasi ini terlaksana," ungkap Witjaksono kepada media setelah deklarasi di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (28/12/2023).
Witjaksono menyebut telah berkomunikasi dengan Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Mardiono. Namun, ia enggan untuk mengungkapkan respons yang diterima dari Mardiono.
“Silakan dikonfirmasi sendiri ke beliau,” kata Witjaksono.
Baca Juga:
Resmi, 50 Politisi Kota Depok sebagai Legislator DPRD Periode 2024 - 2029
Witjaksono mengatakan, ia dan sejumlah kader PPP yang tergabung “Pejuang PPP” siap disanksi karena deklarasi ini.
PPP, yang awalnya merupakan pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, kini menghadapi sejumlah anggota yang menyebut diri mereka sebagai "Pejuang PPP" yang mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Witjaksono, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP, menyatakan, "Saya bersedia menerima sanksi apapun yang mungkin diberikan oleh partai kepada kami, namun kami hanya menyuarakan aspirasi dari tingkat bawah."
"Kami, dari Pejuang PPP, berkomitmen untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam satu putaran," tambahnya.
Deklarasi tersebut dihadiri oleh sekitar 300 peserta, di mana hampir setengahnya diketahui sebagai kader PPP.
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, juga hadir dan menyatakan bahwa kehadiran Pejuang PPP memberikan tambahan semangat untuk terus berkampanye dengan tujuan meraih kemenangan dalam satu putaran.
Sementara itu, Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merekomendasikan kepada Pelaksana Tugas Ketua Umum, Mardiono, agar segera mengambil tindakan sanksi terhadap kader-kader yang secara terbuka mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dalam Pemilihan Presiden 2024.
Rekomendasi tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa PPP, sebagai sebuah institusi, secara resmi tergabung dalam koalisi bersama PDI-P, Partai Hanura, dan Perindo, yang mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.
Romahurmuziy menyatakan bahwa para kader yang terlibat dalam deklarasi tersebut dapat dikenai sanksi serius, bahkan mencakup pemecatan, karena bertentangan dengan keputusan partai.
“Majelis Pertimbangan DPP PPP merekomendasikan kepada Plt. Ketua Umum DPP untuk segera melakukan langkah-langkah penegakan disiplin partai mulai dari peringatan hingga pemecatan keanggotaan terhadap kader-kader yang membangkang, melawan, dan tidak mengindahkan keputusan partai,” tegas Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Romahurmuziy, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/12/2023).
Menurutnya, sikap kader yang mendukung Prabowo-Gibran jelas tak sejalan dengan keputusan partai.
Ia mengungkapkan bahwa mereka yang tergabung sebagai "Pejuang PPP" tidak pernah mendapatkan izin atau berkoordinasi dengan dirinya atau komponen DPP PPP lainnya terkait deklarasi tersebut.
Untuk itu, ia merekomendasikan beberapa penegakan disiplin pada internal partainya.
“Jika yang bersangkutan adalah caleg, maka Majelis Pertimbangan DPP PPP merekomendasikan yang bersangkutan agar tidak dilantik meskipun terpilih dalam Pileg 2024,” ujar pria yang akrab disapa Romy tersebut.
Romy dengan tegas menyatakan kembali dukungan dari partainya kepada Ganjar-Mahfud, dan dia mengajak kader-kader PPP untuk tetap bersatu.
Menurut Romy, mereka yang beralih dukungan tidak memiliki hak untuk mengatasnamakan DPP PPP atau menggunakan atribut-apapun yang terkait, termasuk logo, nama, atau elemen lainnya.
"Semua pejabat dan struktur kepemimpinan partai di semua tingkatan, baik dari DPP, DPW, DPC, PAC, dan Ranting PPP, serta calon legislatif PPP di seluruh Indonesia, diharapkan untuk tetap mematuhi keputusan partai dalam mendukung Ganjar-Mahfud pada Pemilihan Presiden 2024," ujar Romy.
“Saya meminta kader PPP tetap kompak, dan berkonsentrasi sekeras-kerasnya untuk mendapatkan kursi legislatif sebanyak-banyaknya di semua tingkatan. Tidak perlu terpengaruh dengan bombardir propaganda aneka survei, karena PPP mau menang pemilu, bukan menang survei!” pungkasnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]