WAHANANEWS.CO, Jakarta - Dalam konteks meningkatnya lalu lintas maritim dan kompleksitas keamanan wilayah laut, kehadiran orang asing di perairan strategis seperti Teluk Jakarta menjadi perhatian serius.
Mengantisipasi potensi pelanggaran hukum dan menjaga kedaulatan wilayah maritim nasional, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) bersama Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Jakarta melaksanakan operasi gabungan di kawasan perairan ibu kota.
Baca Juga:
Aksi Heroik Bakamla: Amankan Kapal Penyelundup Pasir Timah di Selat Karimata, 5 ABK Terjaring
Kegiatan pengawasan tersebut berlangsung pada Rabu (30/4/2025), melibatkan sejumlah unsur strategis termasuk Imigrasi, Badan Intelijen Strategis (BAIS), dan Pemerintah Daerah Kepulauan Seribu.
Dalam pelaksanaannya, unsur Catamaran 405 milik Bakamla RI menjadi garda depan dalam patroli maritim, didukung oleh kapal cepat Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB).
Operasi gabungan ini dipimpin oleh Kapten Bakamla Ozzy Eko Wijaksono Wibowo.
Baca Juga:
Ratusan Kapal Vietnam Bebas Tangkap Ikan di Laut Natuna, Nelayan Resah
Tim yang diterjunkan melakukan pemeriksaan langsung di laut terhadap dua kapal yang tengah beroperasi di perairan Teluk Jakarta, yaitu KM. Ocean Amazing dan KM. Anugrah Buana.
Kedua kapal tersebut menjadi objek pemeriksaan karena berlayar di kawasan yang rawan lalu lintas pelayaran internasional dan aktivitas multinasional.
Hasil pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan oleh tim gabungan menyatakan tidak ditemukan pelanggaran hukum ataupun indikasi aktivitas mencurigakan yang melibatkan warga negara asing.
Meski demikian, kehadiran operasi ini dianggap sebagai bentuk kesiapsiagaan dan langkah preventif penting dalam menghadapi potensi ancaman terhadap keamanan laut Indonesia.
Direktur Operasi Laut Bakamla RI, Laksamana Pertama Octavianus Budi Susanto, menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menjaga wilayah laut Indonesia.
"Sinergi lintas instansi seperti ini sangat penting dalam memastikan bahwa kehadiran orang asing di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bakamla RI berkomitmen untuk terus mendukung pengawasan maritim yang terpadu dan berkelanjutan," ujar Octavianus.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa operasi bersama semacam ini tidak hanya bertujuan untuk pengawasan imigrasi, tetapi juga membangun mekanisme kerja sama yang kuat dalam kerangka penegakan hukum laut dan menjaga ketertiban wilayah perairan.
Kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah ini juga mencerminkan pendekatan kolaboratif dalam menangani isu-isu lintas sektor yang muncul di wilayah maritim.
Kehadiran unsur daerah memungkinkan penguatan pemantauan di tingkat lokal dan meningkatkan sensitivitas terhadap dinamika sosial maupun ekonomi yang berkaitan dengan keberadaan orang asing.
Sebagai tindak lanjut dari operasi ini, Bakamla RI dan TIMPORA Jakarta merencanakan pelaksanaan operasi serupa secara rutin.
Langkah ini diambil guna memperkuat stabilitas di kawasan-kawasan perairan strategis, terutama yang berdekatan dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi, pelabuhan internasional, dan jalur pelayaran penting lainnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
