WahanaNews.co | Kejutan muncul dari Bandung, Jawa Barat, tepatnya lewat forum Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) Relawan Jokowi, Minggu (28/8/2022) lalu.
Secara mengejutkan, tetiba saja nama Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, menerobos bursa Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk ajang Pilpres 2024.
Baca Juga:
Arsjad Rasjid Jadi Ketua Dewan Pertimbangan, Anindya Bakrie Pimpin Kadin 2024-2029
Bahkan, Arsjad menduduki posisi keempat dengan dukungan sebesar 10,33% dari 5.721 peserta Musra Relawan Jokowi yang mengikuti e-voting atau pemilihan secara elektronik.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu mengungguli sejumlah tokoh populer, seperti Puan Maharani (9,49%), Anies Baswedan (4,88%), Sandiaga Uno (4,06%), Ganjar Pranowo (2,76%), Moeldoko (1,54%), dan Dedi Mulyadi (0,75%).
Ia hanya kalah oleh Ridwan Kamil (38,89%), Airlangga Hartarto (13,25%), dan Erick Thohir (12,81%).
Baca Juga:
Arsjad Rasjid dan Anindya Bersatu, Kadin Siap Gelar Munas Usai Pelantikan Presiden
Menanggapi fenomena mencengangkan dari forum Musra Relawan Jokowi itu, Ketua Umum Sapma Pemuda Pancasila, Aulia Arif alias Ebot, menyebut hal itu sebagai sesuatu yang wajar.
“Bagaimanapun, Arsjad Rasjid adalah figur tokoh muda yang memang layak diperhitungkan. Ia bisa menjadi representasi masa depan Indonesia, karena selalu bersikap optimis dalam segala hal,” kata Ebot kepada WahanaNews, Jumat (2/9/2022).
Ia mengaku mengenal sepak terjang Arsjad Rasjid karena berada di bawah bendera organisasi yang sama, yakni Pemuda Pancasila.
Arsjad Rasjid sendiri, selain dikenal sebagai aktivis kepemudaan, juga merupakan bos dari PT Indika Energy.
Selama ini, ia cukup rajin dan lugas dalam menyuarakan masalah energi masa depan Indonesia lewat aktivitas-aktivitasnya di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT).
Diketahui, Musra Relawan Jokowi di Bandung itu sendiri dihadiri belasan ribu orang, terdiri dari rakyat biasa, nelayan, hingga buruh.
Namun, menurut penanggung jawab Musra, Budi Arie Setiadi, hanya lima ribuan dari belasan ribu peserta itu yang bisa mengikuti e-voting di agenda tersebut.
Pasalnya, lanjut Ketua ProJo itu, hanya lima ribuan peserta yang ber-KTP Jawa Barat dan memiliki gawai yang mendukung sistem e-voting.
"Jadi, hanya lima ribuan yang bisa ikut pemilihan itu," ujar Budi Arie, saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (31/8/2022). [yhr]
