WahanaNews.co | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, bicara arahan dan instruksi Presiden Jokowi terkait konflik Partai Demokrat pada beberapa waktu lalu.
Mahfud mengaku sempat menghadap Presiden, kala Kongres Luar Biasa memenangkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.
Baca Juga:
Tanggapi RUU TNI, Andi Arief Ingatkan Dulu Ada Jendral Aktif yang Tangani Bencana dan Covid
Saat itu, Mahfud mengaku bertemu Presiden bersama Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
Cerita Mahfud ini sekaligus menepis anggapan kerterlibatan Istana yang mengganggu internal organisasi partai berlogo Mercy tersebut supaya Moeldoko terpilih.
"Kalau Istana mau masuk, sebenarnya kan ketika Moeldoko kongres di Medan itu kita tinggal mengesahkan saja dengan kasar. Tetapi pada waktu itu, saya bersama Menkumham menghadap Presiden," kata Mahfud, dalam suatu diskusi daring, Kamis (30/9/2021).
Baca Juga:
Ibas Soroti Plagiarisme dan Royalti: Penulis Indonesia Butuh Regulasi yang Adil
Mahfud bilang, saat pertemuan dengan Jokowi, Kepala Negara bertanya kepada dirinya dan Yasonna soal landasan hukum KLB Demokrat.
Lantas, Mahfud mengklaim telah memberi pertimbangan.
Bahwa KLB di Deli Serdang tidak seusai aturan AD/ART karena tidak diusulkan oleh kepengurusan yang sah sepenuhnya.
