WahanaNews.co, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyesalkan pernyataan Menteri Agama RI (Menag) Yaqut Cholil Qoumas soal calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang.
Menurut PKB, tidak seharusnya seorang menteri 'beraksi' di ranah politik.
Baca Juga:
Pasca Dilantik Jadi Anggota DPR RI, H Sudjatmiko Tasyakuran Bareng Tim Pemenangan
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, ketika menanggapi pernyataan Yaqut Cholil.
Mengutip Wartakota, Yaqut Cholil sebelumnya mengajak masyarakat untuk tidak memilih calon presiden yang bermodal wajah ganteng dan bermulut manis.
Pernyataan itu kemudian viral di media sosial.
Baca Juga:
Daftar Lengkap 580 Anggota DPR Terpilih 2024-2029 Bakal Ikuti Pelantikan Hari Ini
Jazilul Fawaid menilai pernyataan menteri agama itu tidak elok.
Dia bahkan menilai ucapan Menag Yaqut layaknya seorang buzzer dan seperti provokator.
Ia pun bertanya-tanya kenapa Yaqut yang merupakan seorang Menteri Agama sampai melontarkan pernyataan demikian.
"Ini untuk apa mengeluarkan begitu? Buang-buang statement menurut saya, buang-buang omongan yang nggak perlu. Ini kan omongan pinggir jalan, omongan buzzer, omongan provokator yang seperti itu," kata Jazilul saat dimintai tanggapannya, Minggu (1/10/2023).
Politikus PKB ini pun meminta agar Menag Yaqut untuk berhati-hati dalam membuat pernyataan.
Terlebih, Yaqut merupakan pejabat publik dan merupakan pembantu Presiden Jokowi yang memperoleh gaji dari rakyat dan seharusnya menciptakan keharmonisan jelang pemilu 2024 ini.
"Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa karena ini pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement statement yang nggak perlu," kata Gus Jazil seperti dilansir Tribunsolo.
Ia juga menyebut ucapan Menag Yaqut ini bertentangan dengan permintaan Presiden Jokowi.
Sebab sebelumnya, Presiden Jokowi sudah kerap menyerukan politik sejuk dan damai, jangan sampai justru dirusak oleh pernyataan seorang menterinya.
"Apalagi menjadi pembantu presiden. Presiden sudah bolak balik bilang kita jaga persatuan, jangan ada politik pecah belah, jangan bikin hoaks, ini hoaks kok dari negara.
Ini hoaks kok mulai dari menteri agama yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap kerukunan umat beragama. Saya pikir itu tidak pantas," tukas dia.
Sementara itu Bacawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin hanya tersenyum merespons pernyataan Yaqut Cholil Qoumas.
"Ah itu omongan buzzer, hahahahahaha," ujar Cak Imin, mengutip Wartakota.
Menag Yaqut sebelumnya mengingatkan umat Buddha agar melihat rekam jejak calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
Dirinya berpesan agar tidak memilih capres yag asal-asalan.
Yaqut mengungkapkan hal itu dalam sambutannya saat menghadiri acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah.
Dia mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik.
Yaqut lalu mengungkit Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014 dan 2019 yang menggunakan agama untuk kepentingan politik.
"Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik, kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta, kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan," kata Yaqut.
Secara terpisah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya berpesan kepada warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk menunggu sikap politik dari Rais Aam PBNU Kiai Miftachul Akhyar.
Hal itu dia sampaikan dalam pembukaan Rakernas Fatayat NU yang disiarkan melalui kanal YouTube TVNU, Senin (2/10/2023).
"Soal yang lain-lain misalnya soal politik dan lain-lain sudahlah, ikuti saja saya, kita nunggu Rais Aam," kata Gus Yahya seperti dilansir Kompas.com.
Gus Yahya mengatakan, ia sudah diberikan pesan agar menunggu keputusan dari Rais Aam untuk memutuskan arah dukungan PBNU.
Gus Yahya juga memastikan bahwa politik tak lagi jadi kepentingan utama PBNU.
Menurutnya, PBNU saat ini lebih bercorak pada organisasi Islam yang turun langsung memberikan perubahan tanpa terafiliasi dengan politik praktis.
Dia juga menyebut Pemilu 2024 bukan kepentingan utama dan bisa diibaratkan hanya sebatas simbol estafet kepemimpinan di Indonesia.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
