WahanaNews.co |
Pakar komunikasi, Ade Armando, menyebut Ustadz Adi Hidayat (UAH) lebay.
Ade mengucapkan itu menanggapi pelaporan UAH
terhadap penggiat media sosial, Eko Kuntadhi, yang dianggapnya menyebarkan
fitnah.
Baca Juga:
Mabes TNI Kirim Prajurit Terbaiknya Ikuti Latihan Integrasi Di Australia
Dikutip dari video Cokro TV, Rabu
(2/6/2021), awalnya Ade membahas soal UAH melaporkan Eko atas cuitan di akun Twitter-nya
@eko_kuntadhi soal penggalangan dana untuk Palestina.
"Alhamdulillah. Terkumpul Rp60 m,
diserahkan Rp14 m," tulis Eko.
Namun, Eko keliru, karena UAH menyebut dana
terkumpul Rp 30 M. Eko kemudian mengoreksinya.
Baca Juga:
Panglima TNI Tinjau Kesiapan Puncak Peringatan HUT Ke-79 TNI di Monas
Namun, UAH membuat video khusus untuk
membantah cuitan Eko. Ade Armando membacakan kutipan pernyataan UAH.
"Kami tidak pernah mengambil
sedikitpun, itu murni untuk Palestina. Hati-hati yang sengaja mencari
keributan. Ingin memecah belah bahkan menghadirkan unsur fitnah. Awas kita akan
melakukan tindakan tegas dengan menempuh langkah hukum. Jangan mengganggu singa
yang sedang berzikir karena saat dia mulai mengaum Anda tidak akan bisa
menghentikannya," Ade membacakan.
Ade kemudian menyebut Adi ini memang lebay.
"Coba Anda baca lagi tweet Eko
tadi, apakah ada pernyataan Edi menuduh Adi mengambil uang donasi
Palestina?" kata Ade lagi.
Ade menjelaskan, Eko awalnya memang menyebut
Rp 60 miliar, tapi dikoreksinya.
Soal angka Rp 14 miliar, ada dalam capture
pemberitaan yang dilampirkan Eko.
Ade menegaskan bahwa pernyataan Eko tidak
menyebut "hanya Rp 14 miliar" yang disalurkan.
"Adi ini terlalu Baper," kata Ade.
Diusulkan Bantu Prabowo
Sementara itu, pegiat media sosial lainnya,
Denny Siregar, memberikan usul kepada Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo
Subianto, untuk mengerahkan para pendakwah, termasuk Ustadz Adi Hidayat (UAH), untuk
menggalang donasi demi membeli alutsista yang dibutuhkan.
"Pak @prabowo, saya punya IDE supaya
bapak gak pusing pengen beli alutsista baru tanpa hutang! Apa mungkin kita
kerahkan Ustad Adi Hidayat, Ustad Abdul Somad dan Ustad2 lain kerahkan donasi
utk beli alutsista?" cuit Denny dalam akun Twitter-nya, seperti
dilihat pada Sabtu (5/6/2021).
"Siapa tau tembus 1.760 triliun""
imbuhnya.
Diketahui sebelumnya, Menhan Prabowo
Subianto menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR pada Rabu
(2/6/2021).
Dalam rapat tersebut, Prabowo membahas
strategi dan kebijakan umum pertahanan negara 2020-2024 atau alutsista.
Rapat juga membahas soal modernisasi
alutsista.
Selain itu, Prabowo juga mengaku
menyayangkan informasi rancangan anggaran Kementerian Pertahanan yang bocor.
Berdasarkan draf Rancangan Perpres
tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian
Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2020-2024 yang beredar,
kebutuhan anggaran Alpalhankam untuk Renstra 2020- 2044 mencapai USD 124 miliar
atau setara dengan Rp 1.773 triliun.
Diketahui juga, Ustadz Adi Hidayat
melakukan penggalangan donasi untuk masyarakat Palestina.
Dari pengakuan Ustadz Adi, dana yang
berhasil dikumpulkan untuk rakyat Palestina itu mencapai Rp 30 miliar.
HNW: Jangan Ada Lagi Diskriminasi Hukum
Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur
Wahid (HNW), mengingatkan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan, karena
Indonesia adalah Negara Pancasila dan Negara Hukum.
Apalagi, lanjutnya, yang berkaitan dengan
tokoh panutan umat, termasuk Ustadz Adi Hidayat (UAH), yang saat ini sedang
menuntut keadilan.
Terkait kasus Ustadz Adi Hidayat ini, HNW
berharap agar tokoh yang kerap menjadi rujukan umat tersebut dapat memperoleh
keadilan dari aparat penegak hukum atas fitnah yang ditujukan kepadanya.
Fitnah yang disampaikan secara keji tersebut
berkaitan dengan pengumpulan dana bantuan kemanusiaan untuk Palestina.
"Saya dukung langkah hukum yang beliau
lakukan itu. Dan demi tegaknya hukum yang berkeadilan, saya berharap Bareskrim
dan aparat penegak hukum lainnya, agar menindaklanjuti aduan pencemaran nama
baik dan fitnah itu dengan sebenarnya, dan juga segera, sebagaimana aparat
hukum sigap mentindaklanjuti aduan terkait Habib Rizieq atau tokoh lain yang
dinilai mengkritik pemerintah. Dalam semangat Pancasila dan Negara Hukum,
mestinya yang ada adalah keadilan hukum, bukan diskriminasi hukum," ujar
HNW melalui keterangannya, Minggu (6/6/2021). [qnt]
