WahanaNews.co | Di mata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, jika reshuffle atau perombakan kabinet hanya didasarkan pada alasan politik, sebenarnya tak jadi masalah.
Menurut dia, sah-sah saja jika Presiden Joko Widodo berniat mencopot menteri Partai Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju lantaran partai besutan Surya Paloh itu bermanuver untuk kepentingan Pemilu 2024.
Baca Juga:
Dua Pekan Menjelang Pilkada Jakarta, Pasangan Calon Berebut Dukungan Jokowi-Anies
"Enggak apa-apa, alasan politik itu kan sah-sah saja. Dan memang salah satu variabel yang menjadi sulit buat seorang menteri, misalnya parpolnya sudah memiliki pandangan yang berbeda dengan presiden sekarang," kata Yunarto dikutip dari Kompas.com, Kamis (5/1/2023).
Bagaimanapun, menurut Junarto, reshuffle kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden. Oleh karenanya, Jokowi punya wewenang untuk mencopot siapa pun pembantunya di kabinet, termasuk karena alasan politik yang tak lagi sejalan.
Kendati demikian, menurut dia, alangkah baiknya jika reshuffle tidak hanya didasarkan karena alasan politis, tetapi juga kinerja.
Baca Juga:
Ribuan Warga Hadir, Saat Jokowi Blusukan di Banyumas Dampingi Luthfi
Seyogianya, reshuffle dijadikan momen untuk presiden mengevaluasi kinerja menteri-menteri yang dinilai buruk, terlepas dari apa pun partai politiknya.
"Bukan hanya sekedar me-reshuffle menteri dari parpol yang misalnya bersikap beda, tapi menteri-menteri yang memang buruk juga saatnya di-reshuffle. Jangan sampai ada menteri parpol lain yang hanya karena parpolnya loyal tapi kerjanya buruk lantas dipertahankan," ujarnya.
Bersamaan dengan itu, kata Yunarto, parpol yang mengkritisi kinerja menteri Jokowi hendaknya tak cuma lantang bicara karena perbedaan politik saja, tetapi juga disertai dengan data dan bukti.
Misalnya, dalam hal Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengkritisi kinerja Menteri Pertanian (Mentan) serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH), seharusnya, anggota Fraksi PDI-P di Komisi IV mampu menyajikan data konkrit soal kinerja menteri bidang tersebut.
Dengan demikian, reshuffle tak hanya didasarkan karena alasan politik saja, tetapi juga perbaikan kualitas kabinet.
"Sehingga kemudian tidak ada tuduhan dari sebagian pihak bahwa ini didasarkan hanya pada perbedaan politik atau keinginan dari partai tersebut untuk mendapatkan jatah lebih di kabinet," kata Yunarto.
Di sisi lain, lanjut Yunarto, ada baiknya Nasdem juga mempertimbangkan ulang posisinya di kabinet kini.
Ini bukan perkara Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024, tetapi lebih karena partai restorasi itu berencana membentuk koalisi dengan dua partai oposisi, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Yunarto menilai, sulit bagi Nasdem untuk tetap berada di barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi, sementara mereka juga aktif membangun rencana kerja sama dengan partai oposisi.
Logikanya, jika Nasdem berniat membentuk koalisi dengan oposisi, Surya Paloh dan jajarannya punya pandangan yang berbeda soal pemerintahan kini. Apalagi, Nasdem, Demokrat, dan PKS menyematkan nama Koalisi Perubahan buat kongsi mereka.
"Ini bukan tentang Anies, ini tentang berkoalisi dengan oposisi," kata Yunarto.
Namun begitu, Yunarto kembali menegaskan bahwa reshuffle menteri merupakan wewenang penuh Presiden Jokowi.
Sebagaimana diketahui, isu reshuffle kencang berembus belakangan ini. PDI-P meminta presiden mengevaluasi dua dari tiga menteri Nasdem yakni Mentan Syahrul Yasin Limpo serta Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye presiden.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Belakangan, Djarot meminta menteri-menteri Nasdem mengundurkan diri. Dia menduga, ada ketidakcocokan menteri-meneri tersebut dengan kebijakan pemerintahan.
"Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri menterinya (menteri dari Nasdem) lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," ujarnya, Selasa (3/1/2023).
Jokowi sendiri berulang kali juga melempar sinyal reshuffle. Namun, dia tak bicara pasti ihwal rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju itu.
"Ditunggu saja," kata Jokowi, Senin (2/1/2023).
Adapun Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres Pemilu 2024 pada awal Oktober lalu. Sejak saat itu, elite PDI-P berulang kali "menyerang" Nasdem lewat sindiran hingga sentilan. [rna]
