WahanaNews.co | Pengusutan Kasus Biaya Korupsi PT Asuransi Bangun Askrida yang mencapai Rp 4,4 Trilun memasuki babak baru.
Sebuah sumber menyebutkan inisiasi laporan Indonesian Audit Watch (IAW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah direspon lembaga anti rasuah tersebut. Dan, IAW diminta membawa barang bukti, termasuk orang dalam Askrida.
Baca Juga:
Momentum Hari Pahlawan, Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie Kampanye Akbar di Kota Bekasi
"Kemarin ada telepon ke IAW dan diminta membawa barang bukti, termasuk orang dalam Askrida akan diperiksa penyidik KPK," ucap sumber tersebut.
Lebih lanjut sumber itu menuturkan, orang dalam Askrida mengetahui persis lika-liku biaya komisi kepada Gubernur di Indonesia. Bahkan, terkait artis inisal "P" juga akan terbuka di lembaga anti rasuah ini.
"Semua akan dibongkar termasuk siapa-siapa yang mengantar uang cash ke para gubernur tersebut, ada pencatatan pengeluaran disaksikan dirut, direktur keuangan dan operasional PT Asuransi Bangun Askrida," tambah sumber tersebut.
Baca Juga:
Ratusan Pelaku Usaha Meriahkan Roeang Kita UMKM Fest 2024 Kemenkeu Jabar
Sementara itu, PT Asuransi Bangun Askrida dikabarkan masuk kriteria status pengawasan khusus sesuai POJK 9/2021 dan POJK 71/2016.
Penetapan status pengawasan khusus PT Asuransi Bangun Askrida dikabarkan dengan adanya penerbitan surat status pengawasan khusus.
Penetapan status khusus ini berjangka waktu enam bulan dan dapat perpanjang. Selain itu, OJK melakukan pengkinian atas profit resiko, faktor tata kelola, faktor permodalan dan faktor rentabilitas.
Hal lainnya opsi tambahan modal disetor pinjaman subordinasi dan pemegang saham, tidak meminta dividen kepada perusahaan.
Menurunkan atau meniadakan biaya akuisisi termasuk tidak menggunakan jasa keperantaraan melalui broker dalam rangka efisiensi biaya.
Tindak pengawasan dan tindak lanjut perusahaan ada dua, yakni kalau statusnya perusahaan sehat maka status pengawasan normal. Namun, jika perusahaan tidak sehat maka akan ada cabut izin usaha (CIU).
Beberapa gubernur seperti Mahyeldi pemilik saham terbesar seperti Sumatera Barat hanya berkomentar "Tanyakan ke Askrida Pak"
Anies Baswedan juga kepada timsesnya mengatakan kalau baru tahu ada fee. Jawa Barat juga mengaku menolak komisi fee. [sdy]
