WahanaNews.co | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh.
Mahfud MD menegaskan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE) tidak akan dicabut.
“Pada tanggal
15 Februari, Presiden berpidato agar dilakukan kajian ulang. Pertama harus ada
pedoman implementatif agar tidak dimain-mainkan seperti karet. Kedua, supaya
dikaji mungkin substansinya memang kurang tepat. Berdasarkan itu, maka Menko
Polhukam membentuk tim yang dipimpin oleh Deputi III Sugeng Purnomo, yang
kemudian melakukan telaah, hasilnya UU ITE tidak akan dicabut, bunuh diri kalau
kita mencabut UU ITE itu,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenko
Polhukam, Jumat (11/06/2021).
BACA JUGA
Cegah Pasal Karet, Pemerintah Terbitkan 8 Pedoman Implementasi UU ITE
“Kesimpulan
ini diperoleh sesudah kita melakukan FGD dengan tidak kurang dari 50 orang
akademisi, praktisi hukum, NGO, korban UU ITE, pelapor UU ITE, politisi,
jurnalis baik perorangan maupun organisasi, hasilnya tidak ada pencabutan tetapi
ada 2 produk untuk memenuhi arahan Presiden itu,” sambungnya.
Untuk memenuhi
arahan Presiden itu, maka pertama, surat keputusan bersama yang akan
dikeluarkan oleh Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri, isinya pedoman
implementasi kriteria-kriteria agar sama berlakunya bagi setiap orang, kemudian
akan dilakukan revisi terbatas, sifatnya semantik dari sudut redaksional tapi
substantif.
BACA JUGA
Mahfud MD Buka Ruang Bagi Usulan Revisi UU ITE
“Misalnya
masalah kesusilaan yang disebut di dalam Pasal 27 ayat (1). Sekarang ditegaskan
pelaku yang dapat dijerat oleh Pasal 27 ayat (1) UU ITE terkait dengan
penyebaran konten kesusilaan adalah pihak yang memiliki niat menyebarluaskan
untuk diketahui oleh umum. Jadi bukan yang melakukan kesusilaan, tetapi yang
menyebarkan itu yang kena. Jadi kalau orang cuma bicara mesum, membuat
gambar-gambar melalui elektronik tetapi dia bukan penyebarnya itu tidak
apa-apa. Dia bisa dihukum tetapi bukan dengan UU ITE, ada UU nya sendiri
misalnya UU Pornografi,” kata Mahfud MD.
Kedua, pencemaran
nama baik dan fitnah seperti diatur pasal 27 ayat (3) didalam usul revisi,
dibedakan norma antara penyebaran nama baik dan fitnah sesuai dengan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 50.PU.6.2008 termasuk perubahan ancaman pidananya,
diturunkan.
