WahanaNews.co | KPK menyoroti iklim demokrasi dalam Pilkada 2020. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala
Nainggolan, mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2020 lebih buruk dari
perhelatan sebelumnya.
Sebab, Pilkada 2020 diwarnai dengan fakta bahwa calon
petahana yang semakin kaya hingga pemodal atau cukong yang turun langsung
menjadi paslon.
Baca Juga:
Bawaslu Kota Gunungsitoli Buka Rekrutmen Panwaslucam di Pilkada 2024, Ini Syaratnya
"Kita
bisa bayangkan (Pilkada) 2020 pasti sama, yang lebih buruk gejala petahana yang
jauh lebih kaya plus pengusaha turun langsung jadi paslon," kata Pahala, dalam diskusi bertema Pilkada 2020: Wakil Rakyat atau Wakil Donatur?, yang digelar oleh Rawat Ingatan, Sabtu (21/11/2020).
Pahala
menilai, keterlibatan cukong dan petahana yang mendominasi
Pilkada cukup mengkhawatirkan.
"Ini
bukan mau bilang pesimis, tapi yang lama saja, urusan namanya pilkada dominasi
mendominasi enggak ada regulasi yang menyelesaikan," kata Pahala.
Baca Juga:
KPU Bakal Tetap Pakai Sirekap di Pilkada 2024
Pahala
mencontohkan adanya 2 calon petahana dengan harta kekayaan lebih dari Rp 100
miliar yang naik selama menjabat sebagai kepala daerah.
"Kalau
menarik dari pola petahana, petahana ini ada 2 orang yang hartanya naik dalam 5
tahun terakhir lebih dari Rp 100 miliar. Ini kita bilang, ini petahana, beneran ini. Lantas ini petahana 332
orang, jadi ada 2 orang dan ini gubernur," jelasnya.
"Lalu,
yang naik dari Rp 10-100 miliar, itu 26 orang, itu bupati dan lain-lainlah.
Jadi jangan dibayangkan calon ini maju karena donatur mengatur dia ke sana
kemari, enggak. Dia atur dirinya sendiri juga," tandas Pahala. [qnt]