WahanaNews.co, Jakarta - Politikus PDIP Guntur Romli menolak keras pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Guntur menyoroti bahwa gelar tersebut tidak pantas mengingat tindakan Soeharto yang memicu gerakan reformasi.
"Kami tidak sepakat. Karena gerakan reformasi '98 itu jelas runtutannya turunkan Soeharto karena terlibat KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme)," kata Guntur kepada wartawan, Sabtu (28/9/2024).
Baca Juga:
Kepemimpinan Prabowo Berpotensi Kombinasikan Gaya Soekarno, Soeharto dan Jokowi & Slogan "Penak Jamanku To?"
Guntur mengatakan partainya juga tidak sepakat soal penghapusan Soeharto dari TAP MPR. Menurutnya, hal ini upaya pembelokan terhadap sejarah reformasi.
"Kami juga tidak sepakat nama Soeharto dihapus dari TAP MPR itu. Ini upaya pembelokan terhadap sejarah reformasi '98 dan pengkhianatan terhadap reformasi," ujarnya.
Guntur menduga penghapusan Soeharto dari TAP MPR sebagai upaya untuk menyematkan gelar Pahlawan Nasional. Ia menegaskan akan menolak keras jika Soeharto diberi gelar pahlawan.
Baca Juga:
Wakil Ketua Golkar Dukung Soeharto sebagai Pahlawan Nasional
"Kami sudah menduga penghapusan nama Soeharto dari TAP MPR itu sebagai pengondisian pemberian gelar pahlawan pada Soeharto. Sangat tidak layak Soeharto menjadi Pahlawan Nasional," ujarnya.
Sebelumnya, wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional ke Soeharto itu digulirkan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Ia menyebut Soeharto telah menorehkan banyak jasa dan pengabdian untuk Indonesia. Bamsoet menilai tidak ada yang salah jika Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional.
Hal itu disampaikan Bamsoet dalam acara silaturahmi kebangsaan MPR dengan keluarga Soeharto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2024). Mulanya, Bamsoet menyampaikan jasa-jasa Soeharto patut dihormati.
