Tak hanya itu, banyak warganet menandai akun X Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (DIVPROPAM POLRI), mendorong mereka untuk mengambil tindakan.
Merespons hal ini, Dinpropam POLRI menyatakan pada Kamis (27/2/2025):
Baca Juga:
Polda Kalsel Dukungan Kegiatan Haul Guru Sekumpul dengan Sumbangan Sapi dan Personel Pengamanan
"Halo #SahabatPropam, kami sangat mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kinerja Polri. Pengawasan publik adalah bagian tak terpisahkan dari tugas kami untuk menjaga kepercayaan masyarakat."
Divpropam POLRI menegaskan bahwa evaluasi serta perbaikan akan terus dilakukan untuk memastikan profesionalisme dan integritas kepolisian tetap terjaga.
"Jika ada tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme dan keadilan, masukan dari masyarakat sangat krusial. Kami bekerja tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga bersama masyarakat!"
Baca Juga:
Kalimantan Selatan Siap Sambut Perhelatan HPN 2025
Namun, pernyataan ini dianggap tidak cukup oleh publik. Seorang pengguna X menanggapi, "Jadi bakal ditindaklanjuti atau nggak nih?"
Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah semakin mendapat sorotan. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa pemerintahannya harus lebih hemat, bahkan memangkas anggaran kementerian dan lembaga hingga lebih dari Rp300 triliun.
Wahyudi Kumorotomo, Guru Besar Manajemen Kebijakan Publik UGM, mengkritik kebijakan pemangkasan anggaran yang dinilainya tidak seimbang.
