"Sektor-sektor yang fundamental bagi pelayanan publik justru terkena dampak pemotongan anggaran," ujarnya pada Jumat (14/2/2025).
Ia menyarankan agar efisiensi anggaran dikaji ulang dan realokasi dana lebih difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial.
Baca Juga:
Polda Kalsel Dukungan Kegiatan Haul Guru Sekumpul dengan Sumbangan Sapi dan Personel Pengamanan
"Bukan berarti menolak penghematan, tapi efisiensi harus tepat sasaran," tambahnya.
Wahyudi juga menyoroti pertumbuhan kabinet yang menyebabkan anggaran meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya, pejabat seharusnya mengutamakan efisiensi pada pengeluaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat, seperti perjalanan dinas yang tidak perlu, pengadaan alat tulis, serta renovasi gedung yang masih layak.
Baca Juga:
Kalimantan Selatan Siap Sambut Perhelatan HPN 2025
"Saya percaya, jika anggaran ini dipangkas, tidak akan menjadi masalah," ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa pejabat negara harus memberikan contoh dalam hal penghematan.
"Jangan sampai rakyat disuruh berhemat, sementara pejabat tetap hidup mewah. Hal ini hanya akan menyakiti hati masyarakat," katanya.
