Kebijakan ini memicu beragam tanggapan. Sejumlah ASN mengaku khawatir akan dampak sosial dan psikologis dari publikasi tersebut, sedangkan sebagian lainnya menilai langkah ini sebagai bentuk evaluasi yang adil.
“Kalau memang datanya akurat, itu bisa memotivasi kami untuk lebih disiplin. Tapi harus hati-hati, jangan sampai ada fitnah,” kata Rina Astuti, ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Jabar.
Baca Juga:
Waduh! Tunjangan Rumah Tangga KDM dan Wakilnya Capai Rp33 Miliar
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran, Dr. Arif Rahman, menyebut langkah ini berpotensi efektif jika dikemas secara etis.
“Transparansi ASN itu penting, tapi sebaiknya nama individu tidak langsung dipublikasikan. Bisa dengan sistem skor atau indeks kinerja publik agar tidak mempermalukan,” jelasnya.
Selain pengumuman bagi ASN yang malas, Pemprov Jabar juga menyiapkan program penghargaan digital bagi pegawai yang berprestasi melalui laman “ASN Teladan Jabar”.
Program ini akan menampilkan profil ASN terbaik setiap bulan berdasarkan indikator kedisiplinan, inovasi pelayanan, dan kinerja lapangan. Dedi berharap langkah ini mampu
menciptakan iklim kompetisi positif di lingkungan pemerintahan.
Baca Juga:
Dedi Mulyadi Tepis Isu Gaji Rp 33 Miliar, Beberkan Anggaran yang Sebenarnya
“Kalau ASN bangga disebut teladan, mereka akan bekerja dengan semangat. Kalau malu disebut
malas, mereka akan berubah,” tambah Dedi.
Selanjutnya, rencana publikasi ini akan mulai diuji coba pada November 2025 di tiga instansi pilot project: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Lingkungan Hidup Jabar.
Jika berjalan baik, sistem transparansi ASN ini akan diterapkan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat mulai awal 2026.
[Redaktur: Alpredo]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
